Apa Dampak dari Trump Pangkas Tarif ke Ekonomi RI? BI Bilang Begini

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menurunkan tarif impor untuk produk asal Indonesia dari 32% menjadi 19% beberapa waktu lalu. Penurunan tarif ini diumumkan usai negosiasi pemerintah AS dan Indonesia serta komunikasi Presiden Prabowo Subianto dengan Trump.

Bank Indonesia (BI) menyambut positif turunnya tarif impor untuk produk asal Indonesia ke AS menjadi 19%. BI akan mendalami dampak penurunan tarif tersebut terhadap neraca perdagangan dan cadangan devisa.

"Secara umum kita sambut positif cukup bagus. Dampaknya terkait ke neraca perdagangan ke cadangan devisa ke pasar keuangan kita masih akan perlu melakukan pendalaman," ujar Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter (DKEM) BI Juli Budi Winantya dalam Editor's Briefing BI di Labuan Bajo, Jumat (18/7/2025) kemarin.

Juli melanjutkan, penurunan tarif AS juga diperkirakan berdampak positif baik ke sektor riil maupun pasar keuangan. Diharapkan penurunan tarif AS juga bisa membuat aliran modal masuk Indonesia bertambah.

"Tapi secara umum dampaknya akan positif karena ini terpengaruh ekspektasi. Tidak hanya berdmpak ke riil tapi juga pasar keuangan dalam bentuk aliran modal," lanjutnya.

Turunnya Tarif Bisa Jadi Peluang RI

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk (BCA), David Sumual mengatakan, turunnya tarif AS bisa menjadi peluang bagi Indonesia.

"AS mencoba mencari alternatif supplier, kesempatan buat kita. Sementara ini kita paling rendah di Asia, karena Eropa ada Inggris 10%, tapi AS surplus terhadap Inggris. Surplus dikasih 10%, nggak mungkin kita lebih rendah dari Inggris," katanya.

David menambahkan, penetapan tarif AS untuk produk impor dari Indonesia sebesar 19% justru memberatkan masyarakat negeri Paman Sam sendiri, karena pengenaan tarif akan menjadi beban konsumen.

"Sebenarnya mereka memajaki konsumen mereka, beban masuk di sana. Ini yang mungkin kadang di-twist oleh Trump. Dia sampaikan bahwa kita di-charge 19%, padahal charge di mereka, bukan kena di kita 19%. Ini buat ringankan APBN mereka juga. Mereka juga dapat US$ 300-400 billion proyeksi Menteri Keuangan dari pendapatan tarif," ujar David.