Ojol Tuntut Komisi 10%, Ekonom: Biar Pasar yang Tentukan

Asosiasi pengemudi ojek online (ojol) Garda Indonesia berencana kembali menggelar aksi demonstrasi di Jakarta pada 21 Juli mendatang. Dalam aksi tersebut, mereka mengajukan lima tuntutan kepada pemerintah, salah satunya penurunan potongan komisi aplikator menjadi 10 persen.

Menanggapi tuntutan ini, ekonom senior Wijayanto Samirin menilai persoalan komisi lebih tepat diserahkan pada mekanisme pasar. Menurutnya, pemerintah cukup mengawasi penerapannya dengan fokus pada aspek keselamatan konsumen.

"Di market itu kan harus product differentiation. Aplikator ini kan ada yang pakai komisi 20 persen, ada yang pakai komisi 10 persen ya tetapi masing-masing punya ceruk market sendiri. Jadi kalau diseragamkan tidak optimal bagi industri," ujar Wijayanto dalam siaran di kanal Youtube Awalil Rizki, Senin (21/7/2025).

Ia mencontohkan industri penerbangan yang memiliki segmen harga berbeda, mulai dari maskapai murah hingga layanan premium. Konsumen, katanya, punya preferensi masing-masing terhadap harga, kenyamanan, dan tingkat keamanan.

"Ada yang menomorsatukan ketepatan waktu, kenyamanan, keamanan. Ada juga yang menomorsatukan kalau airlines ini servicenya reguler, track record masalah accident rendah. Let the market decide. Market ini kita berbicara konsumen maupun pelaku biar ketemu. Demand ini ada supply-nya. Pemerintah mengawasi saja. Tapi syaratnya para pelaku usaha harus bergerak ke arah yang benar," jelasnya.

Wijayanto menekankan hal yang tak bisa ditawar oleh pemerintah adalah keselamatan, perlindungan konsumen, dan keamanan data. Ia mencontohkan Singapura dan Vietnam yang sudah lebih dulu mengatur soal keselamatan dan data dalam industri transportasi online mereka.

Di sisi lain, ia juga mengingatkan pemerintah untuk tidak terburu-buru membuat kebijakan yang mengatur angka komisi. Menurutnya, perlu ada kajian mendalam mengenai model bisnis industri ini dan melibatkan semua pihak terkait.

"Komisi ini kan seperti net interest margin pada perbankan. Kalau pemerintah menentukan net interest margin terlalu tebal ya nanti akan banyak yang tutup, yang survive hanya sedikit, kualitas layanan buruk, permodalan juga buruk. Ini sektor yang sudah advance di Indonesia yang patut dijadikan contoh," ujarnya.

Tonton juga video "Bahas Nasib Driver Ojol, Komisi V DPR Panggil Menhub Pekan Depan" di sini: