Sri Mulyani Turun Tangan Bantu Bulog Borong Jagung

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mengucurkan dana kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog untuk melakukan pengadaan jagung produksi dalam negeri. Pendanaan pengadaan cadangan jagung pemerintah (CJP) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48 Tahun 2025 tentang Investasi Pemerintah Pada Perum Bulog Dalam pengadaan Cadangan Jagung Pemerintah. Aturan mulai berlaku pada saat diundangkan 22 Juli 2025.

"Ruang lingkup Peraturan Menteri ini mengatur mengenai investasi pemerintah dalam bentuk investasi langsung lainnya berupa pembiayaan pengadaan CJP melalui pembelian jagung produksi dalam negeri," bunyi Pasal 2 ayat (1) aturan tersebut, dikutip Rabu (23/7/2025).

Investasi pemerintah dalam pengadaan jagung disebut bertujuan untuk memperoleh manfaat ekonomi berupa imbal hasil pelaksanaan investasi pemerintah dan menurunnya beban APBN dalam pengadaan CJP. Kemudian bisa memperoleh manfaat sosial dan manfaat lainnya berupa terjaganya ketahanan pangan nasional, pencapaian swasembada jagung, serta peningkatan pendapatan petani.

"Jangka waktu investasi pemerintah ditetapkan dalam PKIP (Pernyataan Kebijakan Investasi Pemerintah)," tulis Pasal 2 ayat (3).

Pengadaan CJP ini menggunakan dana yang bersumber dari APBN yang kemudian dialokasikan pada subbagian anggaran bendahara umum negara (BUN) investasi pemerintah. Dana tersebut akan disalurkan ke Rekening Investasi Bendahara Umum Negara (RIBUN) sebelum akhirnya dicairkan kepada Perum Bulog.

Dalam proses pengadaan CJP, Perum Bulog diwajibkan menyusun perencanaan investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang investasi pemerintah. Perum Bulog juga memiliki tanggung jawab untuk mengelola dana investasi dengan menerapkan prinsip manajemen risiko guna menjaga nilai investasi dan mencegah kemungkinan penurunan nilai.

"Nilai investasi pemerintah pada Perum Bulog meliputi nilai CJP sesuai dengan nilai pengadaan CJP; saldo pokok dana investasi pemerintah yang belum disalurkan untuk pengadaan CJP termasuk penerimaan berupa kas dari hasil penyaluran dan/atau pelepasan CJP; dan penerimaan berupa piutang dari penyaluran dan/atau pelepasan CJP," bunyi pasal 12.

Perum Bulog juga memiliki kewajiban untuk menyalurkan dan/atau melepaskan CJP dengan nilai penerimaan minimal sama dengan nilai pengadaan CJP yang dilakukan. Penerimaan dari penyaluran cadangan jagung ini akan digunakan kembali sebagai revolving fund, yaitu dana bergulir untuk pembelian CJP berikutnya sehingga investasi ini dapat berjalan secara berkelanjutan tanpa membebani APBN secara terus-menerus.

"Penerimaan dari penyaluran dan/atau pelepasan CJP digunakan kembali (revolving fund) untuk pengadaan CJP oleh Perum Bulog," tulis Pasal 10 ayat (3).

Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Perbendaharaan akan menetapkan indikator kinerja investasi pemerintah yang dilaksanakan oleh Perum Bulog. Indikator kinerja tersebut disusun berdasarkan masukan dari Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal.

Perum Bulog diminta menyetorkan imbal hasil atas investasi pemerintah ke RIBUN paling lambat 1 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Perum Bulog juga diwajibkan menyampaikan laporan keuangan dan laporan pelaksanaan investasi secara triwulanan, semesteran dan tahunan kepada Komite Investasi Pemerintah (KIP).

"Perum Bulog dapat diberikan insentif kinerja atas pelaksanaan investasi pemerintah berdasarkan capaian yang telah ditetapkan. Insentif kinerja ditetapkan dalam PKIP. Dalam hal Perum Bulog diberikan insentif, setoran imbal hasil dikurangi dari insentif yang diberikan," tuturnya.