Prabowo Teriak Serakahnomics, Ini Biang Keroknya!

Perilaku serakah yang dilakukan para pengusaha jadi sorotan langsung Presiden Prabowo Subianto. Banyak oknum pengusaha, dinilai Prabowo, mencari keuntungan dengan sangat berlebihan. Terkadang bahkan mencari keuntungan dari kesulitan masyarakat, tak jarang juga melanggar aturan.

Perilaku semacam ini, dinilai Prabowo bagaikan membuat sebuah mazhab ekonomi baru mengemuka, yaitu serakahnomics.

Menurut Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira pola ekonomi serakah nan kapitalistik di Indonesia memang sudah mengakar kuat.

Indikasinya, ada dua pemicu utama fenomena ini bisa terjadi. Pertama adalah bentuk ekonomi Indonesia yang menyandang sumber daya alam untuk mencari keuntungan alias ekonomi ekstraktif. Kedua adalah perilaku dan budaya koruptif pejabat-pejabat negara yang selama ini belum hilang.

Ketika kedua unsur ini bertemu, kongkalikong antara pengusaha dan penguasa pun tak terelakkan. Hal ini lah yang membuat banyak pengusaha terlalu berlebih untuk mencari keuntungan, mereka beroperasi bagaikan tak berbatas.

"Pola ekonomi yang serakah kapitalistik sudah mengakar di Indonesia. Masalahnya ada dua pemicu, bentuk ekonomi yang ekstraktif atau andalkan SDA dan perilaku koruptif pejabat negara," beber Bhima kepada detikcom, Senin (28/7/2025).

Tahun 2024, Bhima memaparkan pihaknya sempat membuat laporan yang mengukur ketimpangan kekayaan. Hasilnya, 50 orang terkaya di Indonesia hartanya setara dengan 50 juta orang biasa. Hal ini bisa menjadi bukti kuat bahwa serakahnomics memang menjalar di tanah air.

"Jadi sudah ekstrem ketimpangan akibat keserakahan elit," tegas Bhima.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti sendiri mengatakan perilaku serakah pengusaha terjadi karena minimnya penegakkan hukum di Indonesia. Dia menilai seharusnya ketegasan pemerintah perlu digalakkan untuk berbagai regulasi, sehingga pengusaha tidak beroperasi dengan semena-mena.

"Ini semua karena pemerintah tidak tegas. Regulasi dan implementasinya kurang baik. Salah satu tugas negara kan regulator," beber Esther kepada detikcom.