Prabowo Teriak Serakahnomics, Pengusaha Tunjuk Hidung Oknum

Pengusaha buka suara soal heboh fenomena Serakahnomics yang diungkapkan Presiden Prabowo Subianto. Serakahnomics merujuk pada praktik usaha serakah yang menitikberatkan pada keuntungan berlebihan.

Prabowo bilang praktik ini banyak dilakukan pada sektor bisnis di Indonesia, banyak pelaku usaha yang mencari untung berlebihan dengan mendobrak regulasi yang ada. Bahkan, tak jarang keuntungan itu diambil di tengah penderitaan masyarakat.

Pengusaha mengklaim praktik Serakahnomics hanya dilakukan oleh beberapa oknum saja. Secara umum, menurutnya pelaku usaha pasti akan menaati hukum yang berlaku.

"Secara umum pelaku usaha kita masih taat pada aturan dan hukum yang berlaku. Setiap sektor usaha sudah ada regulasinya yang harus ditaati dan dipatuhi, umumnya pengusaha akan melaksanakan dan menjalankan secara murni dan konsekuen," sebut Wakil Ketua Umum Kadin Pusat Bidang Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang kepada detikcom, Senin (28/7/2025).

Sarman menyatakan apa yang disebut Prabowo soal praktik rakus yang dilakukan pengusaha adalah merespons oknum nakal yang melakukan praktik beras. Pihaknya, tak memungkiri oknum pengusaha nakal memang berkeliaran, namun dia bilang tak semua pengusaha melakukan praktik nakal dalam berbisnis.

Dia pun yakin saat ini pemerintah sudah tegas dalam melaksanakan penegakkan hukum. Bila ada yang melakukan praktik nakal ataupun rakus pasti akan diberangus.

"Apa yang disampaikan bapak Presiden ke oknum ya, mungkin menyikapi praktik beras oplosan yang merugikan pemerintah dan masyarakat mencapai Rp 100 triliun," sebut Sarman.

"Tidak dipungkiri pasti ada oknum-oknum yang menyimpang tapi konsekuensinya kan ada sanksi, bahkan sampai ke ranah hukum seperti kasus oplosan beras," lanjutnya.

Menurutnya, dunia usaha saat ini sedang bekerja keras untuk dapat bertahan di tengah tekanan ekonomi internal dan global. Tak mungkin praktik buruk dilakukan di tengah mode bertahan hidup yang sulit.

Yang jelas, Sarman mengatakan dunia usaha akan siap berkolaborasi dengan pemerintah untuk menjalankan bisnis yang menguntungkan bagi semua pihak.

"Tentu kita harus berkolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha menghadapi tekanan geopolitik dan daya beli masyarakat kita yang belum pulih. Pelaku usaha mengharapkan kebijakan yang pro bisnis dan pro dunia usaha," papar Sarman.