Pasardana.id – Pemerintah diminta untuk menjaga keberlangsungan usaha dan menekan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang semakin hari semakin meluas.
Permintaan tersebut diusulkan langsung oleh Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani.
Ia pun menyoroti pentingnya akses pembiayaan yang mudah bagi pelaku usaha, mengingat suku bunga di Indonesia dinilai masih tinggi.
Menurut Shinta, kondisi ini dianggap berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha, akuntabilitas, serta kapasitas produksi, yang pada akhirnya dapat berdampak pada peningkatan risiko PHK.
“Ini juga menjadi satu bagian untuk keberlangsungan daripada usaha menjaga akuntabilitas dan menurunkan kapasitas produksi serta sekali lagi mencari caranya untuk mengurangi gelombang PHK,” sebut Shinta dalam konferensi pers di kantor Apindo, Jakarta, Selasa (29/7).
Kata Shinta, pihaknya juga menekankan perlunya stimulus untuk menekan beban biaya usaha, seperti pengurangan beban biaya, termasuk subsidi energi dan jaminan sosial bagi industri yang terdampak.
“Kami juga menekankan diberinya stimulus untuk mengurangi level cost dan biaya energic seperti subsidi dengan BPJS Kesehatan dari sektor terdampak serta skema energi terjangkau melalui diskon untuk listrik dan subsidi gas untuk industri hingga skema EBT seperti PLTS atap dengan skema net metering,” lanjutnya.
Shinta berharap, melalui berbagai kebijakan ini, iklim usaha dapat tercipta dengan kompetitif dan inklusif, yang pada akhirnya bisa menjadi fondasi utama bagi pembangunan ekonomi nasional, perluasan lapangan kerja, dan membantu industri yang telah terdampak PHK.
“Jadi, rangkaian kebijakan ini menjadikan komitmen kami dalam menciptakan dimensi setiap usaha yang lebih kompetitif, lebih inklusif dan juga menjadi fondasi utama dari segi pengolahan di komunitas nasional dan di ruasan lapangan pekerjaan,” tuturnya.
加载失败()