Trump Cabut Pendanaan, PBB Bakal Pangkas Anggaran-PHK 3.000 Pegawai

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan memangkas anggaran dan pegawai sekitar 3.000 orang usai Amerika Serikat (AS) menghentikan pendanaan ke PBB. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.

Rencana Guterres meliputi pemotongan anggaran dan jumlah pegawai yang masing-masing sebesar 20% yang menurunkan total anggaran menjadi US$ 3,7 miliar, terendah sejak 2018. Selain itu, sekitar 3.000 pekerjaan akan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Secara resmi, program reformasi dikaitkan dengan peringatan 80 tahun berdirinya PBB, bukan berkaitan secara langsung dengan pemerintahan AS yang baru. Namun, skala pengurangan anggaran mencerminkan ancaman terhadap dukungan AS, yang selama ini menyumbang sebesar 22% dari anggaran organisasi tersebut.

Presiden AS Donald Trump telah menghentikan pendanaan tersebut dan menarik AS dari beberapa badan PBB. Di mana, hal ini akan berlanjut dengan evaluasi yang lebih luas dan diperkirakan akan menyebabkan pemotongan lebih lanjut.

"Kami tidak akan menjadi bagian dari organisasi yang menjalankan kebijakan yang menghambat Amerika Serikat," ujar Wakil Juru Bicara Departemen Luar Negeri Tommy Pigott kepada wartawan, dikutip dari Japan Times, Senin (4/8/2025).

Rencana pemotongan dana di PBB ini muncul ketika pemerintahan Trump telah memangkas puluhan miliar dolar bantuan luar negeri demi memprioritaskan kepentingan AS. Padahal, konflik dari Timur Tengah hingga Ukraina dan Afrika telah meningkatkan kebutuhan akan bantuan global.

Setelah bertahun-tahun mengalami kesulitan keuangan, PBB di bawah Guterres sudah berencana untuk melakukan perubahan struktural yang besar. Pada Januari, ia memperingatkan bahwa PBB menghadapi krisis likuiditas. Secara keseluruhan, pengeluaran di seluruh sistem PBB diperkirakan akan turun ke level terendah dalam sekitar satu dekade, yang mana turun hingga US$ 20 miliar dari level tertingginya pada 2023.

Guterres diperkirakan akan merilis detail rencana perombakannya dalam anggaran pada bulan September mendatang. Rencana tersebut menyerukan restrukturisasi banyak programnya.

Guterres memang hanya mengontrol anggaran rutin PBB, yang hanya sebagian kecil dari total pengeluaran lembaga dan badan afiliasinya. Menghadapi kekurangan dana, badan-badan seperti UNICEF dan UNESCO juga berencana melakukan pemangkasan anggaran besar-besaran.

Pemerintahan Trump telah menghentikan dana untuk UNRW (Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina) di Timur Dekat, keluar dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB dan menarik diri dari UNESCO.

Rencana Guterres ini menuai kritik, baik dari sekutu Trump maupun dari internal PBB. Serikat pekerja PBB di Jenewa mengumumkan minggu lalu bahwa mereka meloloskan mosi tidak percaya terhadap Guterres dan program 'UN 80'.

"Staf PBB merasa pendekatan potong habis ini tidak mempunyai fokus, tidak memiliki tujuan strategis, dan membuat PBB semakin berat dan membengkak," tulis Presiden Serikat Staf PBB di Jenewa, Ian Richards di LinkedIn.