Sri Mulyani Sebut Pencairan Bansos-Gaji Ke 13 Sukses Dongkrak Konsumsi Warga

Ekonomi Indonesia pada kuartal II-2025 mampu tumbuh 5,12% secara tahunan (yoy). Capaian ini sebagian besar didorong oleh pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang mencapai 4,96%, dengan kontribusi mencapai 54,25% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pertumbuhan konsumsi rumah tangga di kuartal II ini tercatat cukup tinggi berkat berbagai stimulus yang diberikan pemerintah. Mulai dari pencairan berbagai jenis bantuan sosial (bansos), pencairan subsidi upah, hingga pencairan gaji ke-13 untuk PNS dan para pensiunan.

"APBN juga memberikan kontribusi yang sangat signifikan untuk menjaga daya beli melalui tadi insentif diskon transport baik dalam tol dan juga APBN memberikan penebalan dari bantuan sosial. Ini cukup memberikan dukungan terutama untuk kelompok menengah bawah," katanya dalam konferensi pers Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (5/8/2025).

"Pemerintah juga memberikan bantuan subsidi upah. Ini langsung masuk ke dalam akaunnya masing-masing pekerja formal dan tentu ini langsung menciptakan juga multiplier melalui konsumsi rumah tangga. Selain itu pada kuartal ke-2 dilakukan pencairan gaji ke-13 yang nilainya cukup signifikan lebih dari Rp 37 triliun," sambung Sri Mulyani.

Meski begitu, Sri Mulyani mengakui dari sisi konsumsi pemerintah tercatat masih mengalami kontraksi yakni sebesar 0,33% secara tahunan. Namun menurutnya kontraksi konsumsi pemerintahan ini tidak terjadi karena Kementerian dan Lembaga kurang membelanjakan APBN, namun lebih karena pengeluaran APBN pada periode yang sama tahun lalu sangat besar karena ada Pemilihan Umum (Pemilu).

"Jadi kalau sekarang masih kontraksi itu karena baseline-nya tahun lalu cukup tinggi. Meskipun demikian sebetulnya kami mengharapkan di kuartal ke-2 sudah mulai positif," ucap Sri Mulyani.

Belum lagi menurutnya pada kuartal I dan II tahun ini, banyak Kementerian/Lembaga juga masih melakukan penyesuaian ulang terkait pos pengeluaran mereka. Membuat konsumsi pemerintah masih cukup rendah jika dibandingkan tahun sebelumnya.

"Estimasi kami sebetulnya di sekitar 0,2%. Jadi BPS mengeluarkan dengan kontraksi 0,33 ini berarti kita harus bekerja lebih keras dari seluruh kementerian, lembaga, serta pemda untuk bisa mengakselerasi belanjanya," paparnya.