Komunitas Roblox Dorong Pemerintah Bikin Regulasi Bukan Pemblokiran

Asosiasi Komunitas Roblox Indonesia (AKRI) menyarankan pemerintah untuk melakukan pendekatan karena berpotensi dalam sisi edukasi hingga kreatifitas. Usulan tersebut disampaikan seiring mencuatnya wacana pemblokiran Roblox di Indonesia.

Co-Founder AKRI, Lilik Adi Ribowo, tak menampik bahwa Roblox memang bisa berdampak negatif jika tidak ada pengawasan. Tetapi dia memastikan bahwa platform tersebut memang sudah mengatur batasan usia.

"Kami percaya bahwa pendekatan yang lebih efektif bukanlah pemblokiran, melainkan melalui edukasi, regulasi yang jelas, dan kolaborasi antara komunitas, pembuat konten, orang tua, serta pemerintah," ujar Lilik kepada wartawan seperti dikutip dari detiknews Sabtu (9/8/2025).

"Perlu kami tegaskan bahwa Roblox adalah sebuah platform, bukan sekadar satu game tertentu, sama seperti Instagram, YouTube, atau TikTok. Di dalamnya, siapa pun bisa membuat dan memainkan berbagai konten, termasuk game, pengalaman edukatif, kreatif, hingga profesional," tambahnya.

Perlu kami tegaskan bahwa Roblox adalah sebuah platform, bukan sekadar satu game tertentu, sama seperti Instagram, YouTube, atau TikTok. Di dalamnya, siapa pun bisa membuat dan memainkan berbagai konten, termasuk game, pengalaman edukatif, kreatif, hingga profesional," tambahnya.

Kemudian, Lilik juga menjelaskan bahwa Roblox pada dasarnya memiliki potensi untuk dikembangkan generasi muda untuk membawa nama baik Indonesia di mata dunia. Bahkan, katanya, salah satu kreator Roblox pernah menjuarai salah satu kompetisi di luar negeri.

"Sebaliknya, kami justru melihat Roblox sebagai kesempatan emas bagi generasi muda Indonesia untuk berprestasi di kancah internasional. Banyak kreator dan developer lokal yang telah menghasilkan karya berkualitas, memperoleh penghasilan dari Roblox, bahkan menjuarai kompetisi global," katanya.

Lilik menyebur AKRI sendiri telah bekerja sama dengan sejumlah kementerian dan lembaga negara, termasuk Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan, serta institusi pendidikan seperti PKN STAN. Hal itu untuk menciptakan game edukatif berbasis Roblox, yang menyampaikan materi pembelajaran secara lebih interaktif dan menarik.

Lebih lanjut, dia menyarankan agar pemerintah mendukung Roblox dan memberikan regulasi agar konten negatif bisa dihindari. Lilik juga menyebut peran orang tua juga dibutuhkan dalam hal ini.

"Kami sangat mendukung adanya regulasi untuk menjaga keamanan anak-anak di platform digital, namun upaya tersebut sebaiknya dilakukan secara cerdas dan proporsional," ujarnya.

"Meningkatkan literasi digital bagi orang tua dan pendidik untuk memahami dan mengatur fitur parental control serta memantau aktivitas anak di Roblox," tambahnya.

Lebih lanjut, dia menegaskan AKRI juga aktif menjalin komunikasi dengan pihak Roblox global untuk menyampaikan aspirasi komunitas Indonesia dan mendorong peningkatan perlindungan bagi pengguna lokal.

"Kami bangga bahwa beberapa talenta Indonesia kini bekerja di Roblox, termasuk di bidang teknis dan komunitas, dan sebagian dari mereka merupakan anggota aktif AKRI. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga berkontribusi sebagai bagian dari ekosistem kreator dan inovator dalam platform global ini," katanya.

Mendikdasmen Abdul Mu'ti sempat melarang siswa bermain game Roblox karena dinilai mengandung kekerasan. Menkomdigi Meutya Hafid mengungkapkan belum ada rencana memblokir game tersebut.

"Belum ada rencana, nggak ada, belum ada rencana sampai nanti ada kita lihat, kita evaluasi. Kan ada Dirjen Pengawasan Ruang Digital yang terus memantau," kata Meutya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/8).

"Belum ada penyampaian dari dirjen tersebut, nanti kita lihat," imbuhnya.

Video: Pemerintah Buka Peluang Blokir Game Roblox, Singgung Unsur Kekerasan

Video: Pemerintah Buka Peluang Blokir Game Roblox, Singgung Unsur Kekerasan