Rencana BUMN Tambah Saham 10% di Freeport Masih Jalan di Tempat

Wacana penambahan kepemilikan BUMN pada PT Freeport Indonesia jalan di tempat. Saat ini porsi saham pemerintah di Freeport sebesar 51%, dan jika terwujud tambah 10% maka totalnya menjadi 61%.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan sampai saat ini belum ada kelanjutan pembicaraan soal rencana tersebut. Dia cuma mengatakan rencana tersebut muncul ketika dirinya masih menjadi Menteri Investasi/Kepala BKPM di era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Rencana penambahan saham itu dilakukan sebagai syarat untuk perpanjangan izin operasi Freeport di Indonesia. Namun sampai saat ini, Bahlil mengakui belum ada keputusan bulat dari pemerintah soal rencana tersebut.

"Gini, dulu pernah dibahas pas saya masih Menteri Investasi, opsi perpanjangan Freeport sudah pernah dibahas, tapi sampai sekarang belum ada keputusan. Salah satunya itu penambahan 10% saham BUMN," kata Bahlil ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (11/8/2025).

Ketika dikonfirmasi ulang soal progres terkini rencana tersebut, Bahlil cuma bilang belum ada progres terbaru. Bahkan ketika ditanya soal kehadiran Presiden Direktur Freeport Indonesia di Istana Kepresidenan, Bahlil juga mengakui tidak tahu menahu.

Sebelumnya, memang Tony Wenas sempat hadir ke Istana Kepresidenan beberapa minggu lalu. Dia mengaku diundang Presiden Prabowo Subianto, namun hingga 3 jam menunggu di Istana, dirinya tak jadi bertemu Prabowo.

Tony juga mengatakan sejauh ini belum ada pembicaraan lebih lanjut soal pembicaraan penambahan saham pemerintah pada kepemilikan PT Freeport Indonesia. Menurutnya semua masih dalam tahap diskusi lebih lanjut.

"Masih dalam tahap diskusi. Masih perlu diskusi lebih lanjut," sebut Tony Wenas ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (30/7/2025) yang lalu.

Ketika ditanya soal target pembicaraan dilakukan sampai kapan, Tony Wenas mengaku tak tahu pasti. "Belum tahu," jawab Tony singkat.

Kembali ke Bahlil, dia mengatakan salah satu syarat penambahan saham Freeport yang diberikan pemerintah adalah harga pembelian saham yang berada di valuasi terkini. Dia mengatakan Indonesia ingin menambah porsi kepemilikan Freeport dengan harga semurah-murahnya.

"Saya katakan waktu itu tambahan 10% itu tidak harus dibeli dengan valuasi harga sekarang. Harus semurah mungkin dan berpotensi tidak kita pakai nilai yang mahal," pungkas Bahlil.