Industri Tembakau di Klaten Terancam Merosot

avatar
· 阅读量 11
Industri Tembakau di Klaten Terancam Merosot
Foto: Charolin Pebrianti
Jakarta

Penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 mendapat penolakan dari daerah penghasil tembakau, termasuk Kabupaten Klaten. Regulasi ini dinilai bisa memukul sektor pertembakauan, terutama petani yang menjadi pihak paling rentan dalam rantai produksi.

Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo mendesak pemerintah pusat mencabut pasal-pasal yang mengatur tembakau dalam PP 28/2024. Ia menegaskan kebijakan seharusnya selaras dengan aspirasi pelaku sektor pertembakauan dari hulu hingga hilir. "Kami yang menyampaikan harapan. Kalau bisa pemerintah pusat ya mengkaji ulang terlebih dahulu," ungkap Hamenang dalam keterangannya, Selasa (12/8/2025).

Hamenang menilai meski aturan ini tak langsung menyasar petani, dampaknya bisa terasa jika industri hasil tembakau terganggu. Penyerapan tembakau dari petani berisiko menurun. Kekhawatiran ini didukung contoh nyata di Temanggung, di mana PT Gudang Garam Tbk (GGRM) sudah dua tahun tak membeli tembakau petani setempat.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Baca juga: Petani Minta Pemerintah Tunda Kenaikan Cukai Rokok Tiga Tahun, Ini Alasannya

Kinerja GGRM sendiri turun pada 2024 dengan pendapatan Rp98,65 triliun, turun 17,06% dari Rp118,95 triliun pada tahun sebelumnya. Laba bersihnya merosot 81,57% menjadi Rp980,8 miliar dari Rp5,32 triliun. Tren negatif ini berlanjut pada kuartal I-2025, ketika laba bersih merosot 82,46% menjadi Rp104,43 miliar akibat penjualan rokok yang terus turun, berdampak pada serapan tembakau.

ADVERTISEMENT

Klaten sebagai salah satu penghasil tembakau di Jawa Tengah memiliki lahan 1.922,38 hektare (BPS 2022). Hamenang menegaskan tembakau adalah komoditas andalan yang memberi manfaat besar, termasuk Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) bagi daerah.

Sebagai kepala daerah, ia merasa menjadi jembatan bagi keresahan pelaku pertembakauan ke pemerintah pusat. Ia berharap ada ruang diskusi konstruktif sebelum kebijakan dibuat, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dari hulu hingga hilir.

Hamenang mengingatkan, Presiden Prabowo Subianto memiliki perhatian terhadap sektor pertanian, sehingga kebijakan pusat seharusnya mempertimbangkan potensi tembakau berkualitas dari daerahnya dan sekitarnya.

(rrd/rrd)

风险提示:本文所述仅代表作者个人观点,不代表 Followme 的官方立场。Followme 不对内容的准确性、完整性或可靠性作出任何保证,对于基于该内容所采取的任何行为,不承担任何责任,除非另有书面明确说明。

喜欢的话,赞赏支持一下
avatar
回复 0

加载失败()

  • tradingContest