Prabowo Sebut Rakyat Tak Bakal Jadi Korban Serakahnomics

Presiden Prabowo Subianto memastikan rakyat tidak akan menjadi korban dari praktik 'Serakahnomics'. Hal itu ia tegaskan dalam pidato kenegaraannya di agenda Sidang Tahunan bersama MRP-DPR-DPD, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Di bawah kepemimpinannya, Prabowo memastikan tidak akan ada perusahaan-perusahaan yang berani melanggar ketentuan. Seandainya pun tertangkap, ia tak segan memproses perusahaan tersebut sesuai ketentuan hukum berlaku.

"Kami akan selamatkan rakyat, kami akan membela kepentingan rakyat, kami pastikan rakyat Indonesia tidak akan menjadi korban serakahnomic, korban mereka-mereka yang mengejar keuntungan sebesar-besarnya, menipu dan mengorbankan rakyat Indonesia dan membawa keuntungan itu, kekayaan itu keluar dari Republik Indonesia ini harus kita hentikan," kata Prabowo dalam Sidang Tahunan bersama MRP-DPR-DPD RI Tahun 2025 di Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Prabowo memastikan, jajaran kabinetnya akan melindungi konsumen domestik untuk memastikan tidak ada kecurangan, penipuan, penimbunan, yang berakibat naiknya harga pangan.

"Pemerintah yang saya pimpin tidak akan ragu-ragu kami akan selalu tegas pada mereka yang melanggar aturan. Mereka yang mempersulit kehidupan rakyat, mereka yang mencari keuntungan gila-gilaan di atas penderitaan orang kecil," tegasnya.

Prabowo menambahkan, pemerintah di bawah kepemimpinannya akan menindak sesuai UUD 1945 dan UUD Nomor 7 Tahun 2014, Pasal 107 Jonto Ayat (1). Dalam aturan tersebut, Prabowo menegaskan perusahaan yang terbukti melanggar terancam hukuman pidana hingga denda miliaran.

"Pelaku usaha yang menyimpan barang kebutuhan pokok dan atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga dan atau hambatan lalu lintas, bisa mendapat pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak Rp 50 miliar," pungkasnya.