Wamen ESDM Buka Suara soal Tambang Ilegal yang Rugikan Negara Rp 300 T

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot, buka suara terkait kerugian imbas praktik tambang ilegal yang ditaksir merugikan negara ratusan triliun. Hal itu terungkap dalam pidato pengantar Rancangan Undang-undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Dalam agenda tersebut, diketahui Prabowo menyebut ada sebanyak 1.063 tambang ilegal dengan potensi kerugian mencapai Rp 300 triliun. Ia juga meminta seluruh elemen ikut memberantas praktik tambang ilegal.

"Ini saya cek dulu angka-angkanya," kata Yuliot kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Ia mengaku akan kembali mendata tambang-tambang rakyat. Pendataan dilakukan untuk memastikan operasional tambang rakyat memiliki perizinan.

"Untuk tambang ilegal, ini kan kita lihat apakah tambang-tambang rakyat itu punya perizinan nggak?" jelasnya.

Yuliot menjelaskan, pemerintah telah mengatur ketentuan tambang rakyat. Untuk rakyat perorangan, pemerintah telah menetapkan wilayah kerja tambang seluas 5 hektar.

Sementara untuk tambang yang dikelola koperasi seluas 10 hektar. "Kalau ini kita tetapkan wilayah pertambangan rakyatnya. Kemudian itu yang ini (ilegal) kita berikan legalitas," ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto sempat menyinggung soal ribuan tambang ilegal dengan potensi kerugian negara Rp 300 triliun. Ia pun meminta dukungan lembaga legislatif dan masyarakat untuk memberantas tambang-tambang ilegal tersebut.

"Saya telah diberi laporan oleh aparat-aparat bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal dan potensi kekayaan yang dihasilkan oleh 1.063 tambang ilegal ini dilaporkan potensi kerugian negara adalah minimal Rp 300 triliun," ujar Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (15/8/2025).