Ketua Komisi XI DPR Nilai RAPBN 2026 Akan Sangat Ekspansif

Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Belanja negara untuk tahun depan dirancang akan sebesar Rp 3.786,5 triliun, dan penerimaan negara sebesar Rp 3.147,7 triliun.

Menanggapi hal ini, Ketua komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, mengatakan ada kecenderungan dari RAPBN ini ekspansif dari sisi volume belanja negara, salah satunya untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menitikberatkan pada kenaikan anggaran sebesar Rp 165,2 triliun dari volume APBN 2025 yang sebesar Rp 3.621,3 triliun.

"Presiden menaikkan (anggaran) MBG Rp 335 triliun, itu sangat ekspansif. Ekspansifnya apa? MBG itu 'kan naik lebih dari 100% dari Rp 171 triliun. Mungkin kalau dari realisasi akan lebih dari 100% realisasi 2025, dan alokasi Rp 335 triliun itu menyedot banyak," ujar Misbakhun dalam sesi talkshow bersama CEO dan Founder CT Corp, Chairul Tanjung, di Studio CNN, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Misbakhun bilang, dengan adanya penekanan dari pidato yang disampaikan Prabowo hari ini soal pengentasan kemiskinan dan keberpihakan pada rakyat miskin, menunjukkan potensi ekspansi RAPBN yang lebih besar untuk realisasinya.

Lebih lanjut Misbakhun menjelaskan, ekspansi itu juga berdampak pada APBN yang kian bertambah bobotnya untuk belanja negara yang sifatnya populis. Jika MBG berjalan sesuai dengan desain yang diharapkan, maka akan berdampak pada bergeraknya sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM).

"Presiden tadi sangat penuh penghayatan ketika menyampaikan soal MBG, soal mengentaskan kemiskinan, keberpihakan kepada rakyat miskin. Di Nota Keuangan, Pak Presiden juga menyampaikan hal yang sama, tentang ekspansi yang lebih besar. Ini menurut saya membuat APBN kita itu sangat heavy di belanja-belanja yang sifatnya populis," terangnya.

Tidak cuma belanja negara untuk pembiayaan program MBG, pemerintah juga punya alokasi dana pendidikan yang sebesar Rp 757,8 triliun atau setara 20% dari postur APBN.

"Dana pendidikan itu Rp 757,8 triliun, jumlah yang sangat besar. Kewajiban 20% itu, dan presiden menyebutkan tentang Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, kemudian Sekolah Garuda Lanjutan, kemudian sekolah-sekolah Taruna Nusantara yang tersebar," tambah Misbakhun.

Misbakhun menekankan, meskipun ekspansi pada RAPBN 2026 sangat besar dari sisi belanja, ia menilai hal ini juga bisa memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi. Meskipun kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi tidak terlalu signifikan, yakni dengan target pertumbuhan 5,4% di saat pemerintah baru saja mampu menembus angka 5,12% di kuartal II-2025.

"Sebenarnya di RAPBN ini kita masih membuka peluang size and volumenya itu untuk kita naikkan. Karena Bapak Presiden ingin sangat ekspansif. Tinggal kita membicarakan di politiknya seperti apa, ada ruang-ruang fiskal baru, penerimaan baru mana yang bisa kita naikkan," tutupnya.