Prabowo Colek BUMN Sumbang Rp 812 T ke Negara, Bos Danantara Buka Suara

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diharapkan dapat menyumbang minimal US$ 50 miliar atau sekitar Rp 812,67 triliun (asumsi kurs Rp 16.218) ke negara. Harapan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Penyampaian RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8).

Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara), Rosan Roeslani, mengatakan pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi harapan tersebut.

"Apapun itu, kita kan akan melakukan semaksimal mungkin, dengan investasi yang ada, dengan aset yang ada, dan juga dengan equity kita yang ada. Itu kan menjadi parameter-parameter yang juga kita pergunakan untuk performance kita ke depannya," terang Rosan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/8/2025).

Rosan mengaku akan membandingkan kerja Danantara ke depan dengan Sovereign Wealth Fund (SWF) lainnya. Ia menegaskan, Danantara siap menjalankan program prioritas yang telah dicanangkan dan disetujui.

"Jadi kita harus selalu siap untuk melaksanakan program-program dari Danantara yang sudah ada," imbuhnya.

Lebih jauh, Rosan menyebut Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2025 telah disetujui Komisi XI DPR RI. Ke depan, terang Rosan, Danantara dapat melakukan aktivitas investasi.

"Ke depannya kita bisa melakukan kegiatan investasi baik di, terutama di dalam negeri ini, dalam rangka kita menjalankan fungsi dari Danantara itu sendiri," tutupnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyebut BUMN seharusnya bisa menyumbang minimal US$ 50 miliar ke negara. Dengan begitu, Prabowo menilai APBN tidak akan defisit lagi.

BPI Danantara juga sudah ditugaskan membereskan BUMN. Salah satu yang dirombak adalah jumlah komisaris. Prabowo tampak geram karena banyaknya jumlah komisaris di BUMN.

Secara khusus, Prabowo sempat mengungkapkan mimpi besarnya agar APBN Indonesia tak lagi mengalami defisit di masa mendatang. Pemerintah sendiri menetapkan defisit APBN sebesar Rp 638 triliun atau 2,48% dari PDB.

"Harusnya BUMN itu menyumbang kepada kita minimal US$ 50 miliar. Kalau US$ 50 miliar dolar APBN kita tidak defisit," katanya dalam Penyampaian RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan di Senayan, Jakarta, dikutip Sabtu (16/8/2025).