Realiasi KUR Capai Setengah Target Tahunan Tembus Rp156 Triliun

Pasardana.id – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melaporkan bahwa hingga Semester I 2025, realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah mencapai Rp156,84 triliun atau 54,56% dari target tahun 2025 yang sebesar Rp287,47 triliun.

Asisten Deputi Pengembangan Usaha BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis, Gunawan Pribadi, mengatakan kalau angka tersebut menunjukkan penetrasi yang masif di berbagai sektor, dimana telah tersalurkan kepada 2,69 juta debitur.

Dia menambahkan, capaian impresif ini tidak lepas dari penyesuaian kebijakan yang dilakukan pemerintah. Salah satunya adalah relaksasi dalam penyaluran KUR, khususnya untuk mendukung sektor pertanian dan tebu rakyat.

Dimana, relaksasi ini mencakup ketentuan agunan tambahan, histori kredit, suku bunga berjenjang, dan pembatasan akses berulang.

"Penyesuaian ini dititikberatkan pada pemberian relaksasi dalam penyaluran KUR untuk mendukung sektor pertanian dan tebu rakyat," ujarnya dalam kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2025 terkait KUR.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan skema Kredit Program Perumahan. Untuk sisi penyediaan rumah, plafon pinjaman ditetapkan Rp500 juta-Rp5 miliar, sementara dari sisi permintaan rumah plafon pinjaman Rp10 juta-Rp500 juta.

Gunawan berharap skema ini diharapkan mendukung program prioritas pemerintah yakni target pembangunan tiga juta rumah.

Selain KUR, pemerintah juga memberikan perhatian khusus pada pelaku usaha produktif di sektor-sektor strategis.

Untuk pertanian, penyaluran Kredit Alsintan terus dioptimalkan, dengan realisasi mencapai Rp24,62 miliar hingga Juli 2025.

Sementara itu, di sektor industri padat karya, pemerintah mendorong percepatan penyaluran Kredit Investasi Padat Karya (KIPK).

Tujuannya agar para pelaku industri dapat memanfaatkan dana ini untuk merevitalisasi mesin, sehingga dapat meningkatkan produktivitas.

Melalui berbagai kebijakan ini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk memperluas akses pembiayaan demi menggerakkan roda perekonomian nasional secara lebih merata.

Langkah ini menjadi fondasi penting untuk mewujudkan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, menjangkau sektor-sektor strategis, dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.