IHSG dan Nilai Tukar Merosot, Ini Saran Ekonom untuk Pemerintah

• IHSG turun 1,53% ke 7.830 dan rupiah melemah ke Rp16.490 per dolar, dipicu aksi jual asing akibat meningkatnya risiko politik.
• Demonstrasi soal tunjangan parlemen, bentrokan yang menewaskan pengemudi ojek online, serta pelemahan daya beli dan PHK di manufaktur memperburuk sentimen.
• BI lakukan intervensi di valas dan obligasi, namun ekonom menilai perlu langkah nyata pemerintah meredakan ketegangan politik dan memperkuat komunikasi pasar.

Ipotnews - Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) dan nilai tukar rupiah melemah tajam pada perdagangan Jumat (29/8), dipicu meningkatnya eskalasi politik dalam negeri.
IHSG ditutup anjlok 1,53% atau 121 poin ke level 7.830, sementara rupiah terdepresiasi ke posisi Rp16.490 per dolar AS. Investor asing mencatat aksi jual bersih (net sell) baik di pasar saham maupun obligasi, mencerminkan meningkatnya risk aversion terhadap aset Indonesia.
Chief Economist PT Bank Permata Tbk (), Josua Pardede, menilai pelemahan pasar keuangan domestik berbanding terbalik dengan tren global dan regional yang justru menguat. "Pelemahan rupiah dan lonjakan yield Surat Utang Negara (SUN) turut memperburuk sentimen pasar," ujar Josua, Minggu (31/8).
Menurut Josua, gejolak tersebut dipicu faktor politik dalam negeri, termasuk demonstrasi besar terkait isu kenaikan tunjangan anggota parlemen serta insiden bentrokan yang menewaskan seorang pengemudi ojek online. Kondisi ini memperburuk persepsi risiko politik di Tanah Air.
Dari sisi ekonomi, pelemahan daya beli masyarakat, meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor manufaktur, serta meluasnya ketidakpuasan publik turut menekan stabilitas pasar. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah mengkritik aparat kepolisian dan menyerukan langkah meredakan ketegangan.
Untuk menjaga stabilitas, Bank Indonesia melakukan intervensi di pasar valas, obligasi, hingga Non Deliverable Forward (NDF). Namun Josua menilai intervensi moneter belum cukup. "Pemerintah perlu segera menunjukkan langkah nyata meredakan ketegangan, termasuk investigasi transparan atas insiden korban jiwa serta komunikasi terbuka dengan masyarakat," ucapnya.
Dia menambahkan, kebijakan kontroversial sebaiknya dihindari agar tidak menambah distrust publik. Pemerintah juga diminta mempertimbangkan tuntutan masyarakat terkait kenaikan upah minimum dan jaring pengaman sosial.
"Dengan langkah sinergis antara pemerintah, Bank Indonesia, dan OJK serta komunikasi konsisten ke pasar, tekanan pada rupiah, obligasi, dan pasar saham diharapkan dapat mereda," kata Josua. (Marjudin/AI)

Sumber : Admin