Tarif global Trump dinyatakan ilegal oleh pengadilan AS

Sulit dipercaya, tetapi sebuah pengadilan di AS telah menyatakan tarif global Donald Trump ilegal. Apa yang akan dilakukan Gedung Putih sekarang? Ini merupakan tantangan berat namun perlu diselesaikan.

Akhir pekan lalu, sebuah pengadilan banding AS memutuskan bahwa sebagian besar tarif Trump melanggar hukum, menyatakan bahwa presiden telah melampaui kewenangannya saat memberlakukan tarif tersebut.

Gugatan ini diajukan oleh koalisi yang terdiri dari 12 negara bagian yang dipimpin oleh Partai Demokrat termasuk di Oregon, New York, dan California, bersama dengan sejumlah usaha kecil. Mereka berpendapat bahwa tarif global tersebut melanggar pemisahan kekuasaan secara konstitusional dan melebihi lingkup Undang-Undang Kekuasaan

Panel hakim di Washington menguatkan putusan Pengadilan Perdagangan Internasional yang menyatakan bahwa presiden telah menyalahgunakan kekuasaan daruratnya dengan memberlakukan tarif tersebut. Namun demikian, meskipun ada putusan tersebut, tarif-tarif tersebut tetap diberlakukan selama kasus ini masih berjalan di sistem hukum AS.

Keputusan ini tidak berlaku untuk tarif yang diperkenalkan selama masa jabatan pertama Trump. ini termasuk tarif atas baja, aluminium, mobil, dan barang-barang dari Tiongkok yang diberlakukan dengan alasan hukum yang berbeda.

Perlu dicatat, pada Mei 2025, Pengadilan Perdagangan Internasional memihak para penggugat, memutuskan bahwa tarif tersebut ultra vires, atau di luar kewenangan hukum. Departemen Kehakiman kemudian mengajukan banding atau putusan tersebut dan memenangkan penangguhan sementara.

Kini Gedung Putih juga sedang mempersiapkan banding ke Mahkamah Agung. Apabila putusan terhadap tarif global ini tetap berlaku, tarif-tarif tersebut dapat dihapuskan. Para ahli mengatakan hal ini sepertinya besar dan akan memerlukan bantuan pemerintah memberikan pengembalian dana kepada importir. Namun, konsekuensi paling signifikan adalah apabila preseden diberlakukan untuk membatasi kekuasaan presiden dalam kebijakan perdagangan dan mengembalikan sebagian kewenangan kepada Kongres.