Buruh Minta Kenaikan Cukai Rokok Ditunda

Industri tembakau nasional kembali diterpa badai. Setelah penurunan produksi di sejumlah pabrikan besar, kini ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) kembali menghantui. Ribuan pekerja tembakau disebut terancam kehilangan mata pencaharian akibat tekanan kebijakan fiskal, khususnya kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) yang terus berlanjut dalam beberapa tahun terakhir.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menilai kebijakan cukai yang terus naik justru memukul industri padat karya ini. "Memang persoalan cukai (rokok) yang makin naik terus-menerus dan tinggi sekali itu yang memukul industri tembakau," kata Said, Kamis (11/9/2025).

Menurutnya, kenaikan tarif cukai yang tidak diimbangi dengan daya beli masyarakat membuat perusahaan sulit bertahan. "Perusahaan tidak kuat lagi bersaing di tengah daya beli masyarakat yang turun. Kecuali daya beli masyarakat juga stabil," ujarnya.

KSPI mendorong pemerintah untuk memberlakukan moratorium kenaikan tarif cukai selama tiga tahun ke depan. Langkah ini diyakini memberi ruang bagi industri untuk beradaptasi dan menekan gelombang PHK.

"Kalau moratorium selama tiga tahun benar-benar diterapkan tanpa ada kenaikan cukai rokok, setidaknya itu bisa memberi ruang bagi industri rokok untuk bertahan," jelas Said.

Selain beban fiskal, keberadaan rokok ilegal juga memperburuk situasi. Said menyebut rokok ilegal merugikan negara dan menciptakan persaingan tidak sehat.

"Kelompok industri tembakau yang tidak membayar cukai atau ilegal itu, mereka hanya mencari keuntungan buat pemilik saja kok. Itu kan unfair," tegasnya.

Ia mendesak pemerintah menindak tegas pabrik rokok ilegal yang kerap melakukan PHK tanpa jaminan sosial bagi pekerjanya. "Semua industri yang tidak membayar pajak harus dikenakan sanksi tegas bahkan kalau perlu ditutup perusahaan itu," tambahnya.

Simak juga Video: CISDI Dorong Pemerintah Naikkan Cukai untuk Tekan Jumlah Perokok