Pemerintah Diminta Juga Jaga Pasokan BBM buat Petani-Nelayan

Pemerintah telah menetapkan total volume bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang dialokasikan pada 2025 mencapai 19,41 kiloliter (kl).

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengalokasikan kuota BBM bersubsidi bagi kelompok nelayan kecil/sektor perikanan atau Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar nelayan sekitar 2,3 juta--2,4 juta kl dan berkomitmen pasokan tetap aman dan terkendali.

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Golkar Eko Wahyudi menjelaskan bahwa kuota dan pasokan bahan bakar minyak (BBM) nasional dalam kondisi aman dan terkendali.

Kelangkaan yang sempat terjadi di beberapa SPBU swasta hanya masalah manajemen supply chain yang tidak disesuaikan dengan kuota dan longgar terhadap permintaan karena faktor brand loyalty konsumen. Padahal tahun ini kuota impor BBM nonsubsidi untuk SPBU swasta sudah naik 110% dari tahun sebelumnya.

"Secara nasional stok BBM subsidi aman, dan petani serta masyarakat nelayan tidak perlu khawatir, dan dipastikan tidak ada kelangkaan diseluruh Indonesia," kata Eko Wahyudi dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (20/9)

Dia menyebut DPR akan terus mendukung kebijakan pemerintah agar pasokan energi terjaga, terkendali, dan masyarakat mendapatkan kepastian layanan.

"Terutama untuk operasionalisasi alat sistem pertanian, kapal nelayan dan kelangsungan industri kecil yang bergerak di bidang pengolahan hasil pertanian dan perikanan dalam meningkatkan nilai tambah produk," katanya.