Pemda Papua Bakal Dapat Jatah dari Tambahan Saham Freeport 2041

Pemerintah akan menambah porsi kepemilikan saham negara di PT Freeport Indonesia (PTFI) lebih dari 10%. Rencananya sebagian saham tersebut akan diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setelah 2041.

"Saham ini adalah sebagian dikasih kepada BUMD Papua, dan ini terjadi nanti di Pasca 2041," ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Kementeriann ESDM Jakarta, Jumat (26/9/2025).

Bahlil mengatakan penambahan saham di atas 10% tersebut merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto dan telah ditindaklanjutinya dengan komunikasi bersama PTFI dan Freeport McMoRan.

Penambahan saham tersebut merupakan bagian dari negosiasi perpanjangan Izin Usaha pertambangan Khusus (IUPK) Freeport Indonesia pasca tahun 2041.

"Atas arahan Bapak Presiden, dan kami telah melaporkan kepada Bapak Presiden dan Bapak Presiden sudah memberikan arahan dimana salah satu tawarannya adalah ada penambahan saham kurang lebih sekitar diatas 10%," terang Bahlil.

Rencananya keputusan final negoisasi penambahan saham ini disampaikan Oktober nanti. Bahlil mengatakan penambahan saham ini tidak akan membutuhkan biaya yang mahal.

"Saya rencana mungkin di awal Oktober baru kami akan melakukan final dengan pihak Freeport ya. itu tidak ada nilai valuasinya. Jadi sangat kecil sekali, dan saya minta itu harus diberikan angka yang semurah-murahnya kepada pemerintah. Dalam hal ini adalah BUMD Papua, dan Mind ID," katanya.

Sebelumnya, CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rosan Perkasa Roeslani memastikan pemerintah Indonesia akan mengakuisisi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) sebesar 12%. Ia mengungkap, pemerintah tidak akan mengeluarkan dana untuk pengakuisisi saham tersebut.

"Saya target malah 12%," kata dia ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (16/9/2025) kemarin.

"Free of charge, mantep kan," tambahnya.

Untuk target waktu pengakuisisan tersebut, Rosan mengatakan akan menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, dia memastikan bahwa angka akuisisi tersebut hampir final.

"Sudah hampir final. (Target) Dalam waktu dekat sedang menunggu arahan dari bapak Preesiden," tegasnya.