Pemerintah Sebut Tak Paksa SPBU Swasta Beli BBM dari Pertamina

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung membenarkan adanya badan usaha swasta yang belum membeli bahan bakar minyak (BBM) dari Pertamina. Namun Menurut Yuliot, kapasitas pemerintah dalam hal ini hanyalah memfasilitasi pihak-pihak yang berkepentingan.

Kalaupun SPBU swasta tidak berkenan membeli dari Pertamina, kata Yuliot, maka pemerintah tidak akan memaksa. Opsi membeli BBM dari Pertamina sendiri dilakukan di tengah kelangkaan stok yang melanda SPBU swasta.

"Kalau ini tidak bersedia, itu kan kita pemerintah tidak bisa memaksa juga. Karena itu prosesnya adalah B2B. Yang kita inikan itu adalah, kenapa kita lakukan fasilitasi melalui Pertamina, karena alokasi yang diambil itu kan adalah alokasi yang diberikan ke Pertamina," ujar Yuliot di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Selasa (30/9/2025).

Saat dikonfirmasi apakah pembelian BBM ke Pertamina menjadi mandatory ke depannya, Yuliot hanya menjawab kebijakan itu diambil karena kosongnya stok BBM di SPBU swasta. Pemerintah juga terus melakukan evaluasi dalam kebijakan tersebut.

Namun yang jelas, tahun depan SPBU swasta bisa kembali mengimpor BBM dengan persetujuan kuota impor yang diperbaharui pemerintah. Dengan kata lain, pemenuhan stok BBM melalui Pertamina tidak dilakukan seterusnya.

"Jadi, untuk tahun depan, ini sesuai dengan berapa alokasi yang diberikan kepada badan usaha, badan usaha bisa melakukan impor kembali sesuai dengan alokasi yang diberikan kepada mereka. Jadi, tidak seterusnya. Akan ada alokasi untuk masing-masing badan usaha. Jadi, berdasarkan alokasi badan usaha akan melakukan impor sendiri," beber Yuliot.

Pemenuhan stok BBM melalui Pertamina diharapkan bisa mengisi kekosongan stok pada SPBU swasta. Yuliot pun memastikan bahwa semua mekanismenya dilakukan secara business-to-business atau kesepakatan antar perusahaan.

"Kalau yang ini kan kondisinya, karena itu ada kekosongan stok. Kemudian karena kekosongan stok itu kan kita ngambil alokasi yang ada di Pertamina. Jadi prosesnya adalah bagaimana kesepakatan B2B. Kalau mereka tidak sepakat, kita tidak juga bisa memaksa. Kemudian kita akan evaluasi lagi kebijakan," tutup Yuliot.