Bos BGN Minta Dapur MBG Harus Siap Hadapi Trauma Korban Keracunan

Pemerintah memutuskan menutup Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai melanggar SOP. Menurut Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, pelanggaran itu menjadi salah satu pemicu terjadinya keracunan.

Dadan mengatakan, penutupan SPPG dilakukan sementara sampai waktu yang tidak terbatas dan sampai proses perbaikan dilakukan. SPPG juga diminta memitigasi kasus serupa agar tidak terulang di kemudian hari.

"Jadi dari hal-hal seperti itu kemudian kita memberikan tindakan bagi SPPG yang tidak mematuhi SOP dan juga menimbulkan kegaduhan, kita tutup sementara sampai semua proses perbaikan dilakukan. Dan kemudian mereka juga harus mulai mitigasi terkait juga dengan trauma yang akan timbul pada penerima manfaat," ujar Dadan dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (1/10/2025).

Dadan mencontohkan berbagai pelanggaran SOP yang dilakukan pengelola SPPG. Misalnya, pembelian bahan baku yang tidak sesuai aturan, hingga proses memasak yang menyalahi SOP. Tak hanya itu, sejumlah SPPG juga terpantau tidak memiliki sanitasi yang baik.

"Dan kita bisa identifikasi bahwa kejadian itu rata-rata (kasus keracunan) karena SOP yang kita tetapkan tidak dipatuhi dengan seksama. Seperti contohnya pembelian bahan baku yang seharusnya H-2 kemudian ada yang membeli H-4," jelas Dadan.

Untuk proses masak dan pendistribusian, Dadan menyebut idealnya hal itu dilakukan tidak lebih dari 6 jam. Namun ada SPPG yang melanggar itu, hingga memakan waktu lebih dari 12 jam.

"Kemudian juga ada yang kita tetapkan processing masak sampai delivery tidak lebih dari 6 jam. Dan optimalnya di 4 jam. Seperti di Bandung itu ada yang memasak dari jam 9 (malam) dan kemudian di delivery-nya ada yang sampai jam 12, ada yang 12 jam lebih," ungkap Dadan.

Pada kesempatan itu, Dadan juga menyampaikan perintah Presiden Prabowo Subianto terhadap program MBG. Salah satunya menyangkut pemenuhan sterilisasi alat makan yang belum dipenuhi semua SPPG.

"Sehingga memang kemudian Pak Presiden memerintahkan agar di seluruh SPPG dibutuhkan alat sterilisasi alat makan. Seperti yang di Bandung setelah kita cek SPPG-nya bagus sekali. Ketika kita cek apakah mencucinya menggunakan air panas ternyata belum disiapkan," tutupnya.