Gedung Putih Wanti-wanti Ada PHK Massal Jika Shutdown Pemerintah AS Berlanjut

Gedung Putih mewanti-wanti pemutusan hubungan kerja (PHK) massal kepada pegawai negeri sipil (PNS) akan terjadi jika government shutdown atau penutupan pemerintah berlarut-larut. Penutupan terjadi karena Kongres Amerika Serikat (AS) gagal menyepakati anggaran yang diperlukan untuk operasional pemerintah.

Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt mengatakan lembaga-lembaga pemerintah sudah bersiap untuk pemangkasan anggaran.

"Karena Partai Demokrat menutup pemerintah, presiden telah mengarahkan Kabinetnya dan Kantor Manajemen dan Anggaran sedang bekerja sama dengan berbagai lembaga untuk mengidentifikasi di mana pemangkasan dapat dilakukan dan kami yakin PHK akan segera terjadi," kata Leavitt dikutip dari Reuters, Kamis (2/10/2025).

Wakil Presiden AS, JD Vance menekankan belum ada keputusan akhir yang dibuat tentang apakah pekerja tertentu akan diberhentikan atau dirumahkan. Meski begitu, ia mengakui situasi ini dapat dengan cepat meningkat menjadi PHK jika penutupan pemerintah berlanjut.

"Pertama-tama, kami belum membuat keputusan akhir tentang apa yang akan kami lakukan dengan pekerja tertentu," tutur Vance.

Sebelumnya, Kantor Manajemen dan Anggaran Gedung Putih atau Office of Management and Budget (OMB) mengirim memo imbauan PHK massal tersebut kepada seluruh lembaga federal. Mereka diminta mengidentifikasi program, proyek dan aktivitas yang akan kehilangan pendanaan diskresioner mulai 1 Oktober 2025 apabila Kongres AS gagal meloloskan anggaran hingga membuat government shutdown.

"Program yang tidak mendapatkan dukungan dari alokasi wajib akan menanggung beban terberat dari shutdown," tulis OMB dalam memo yang dibagikan Gedung Putih.

Belum jelas apakah langkah ini merupakan upaya Presiden AS Donald Trump untuk mendorong pengurangan tenaga kerja federal, atau sekadar taktik negosiasi agar Partai Demokrat menyetujui rancangan undang-undang pendanaan yang diajukan Partai Republik.

Sebagai informasi, shutdown pemerintah AS merupakan kondisi saat sebagian lembaga pemerintahan federal berhenti beroperasi karena Kongres gagal menyetujui anggaran belanja tepat waktu.

Tahun fiskal 2025 AS sendiri berakhir pada 30 September. Jika tidak ada kesepakatan yang diambil, maka pemerintah tidak punya dana legal untuk membiayai operasional.