Bahlil Kaji Badan Khusus Awasi Distribusi LPG 3 Kg

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mempertimbangkan pembentukan badan khusus mengawasi penyaluran subsidi LPG.

Bahlil mengatakan pembentukan badan tersebut dilakukan agar penyaluran LPG tersebut tepat sasaran. Menurut Bahlil, subsidi LPG yang digelontorkan oleh pemerintah mencapai Rp 80 triliun-Rp 87 triliun per tahun.

Sementara pengawasan LPG selama ini hanya dilakukan dilakukan oleh Dirjen Migas Kementerian ESDM.

"Karena itu ke depan, subsidi ini harus kita jaminkan dan kita pastikan untuk tepat sasaran. Nah karena itu institusinya lagi sedang kita pikirkan apakah bisa BPH Migas atau dia sendiri kita membuat badan ad hoc-nya. Itu semua masih dalam diskusi," katanya di Kantor BPH Migas, Jakarta, Kamis (2/10/2025).

Sebelumnya Bahlil juga bicara soal skema penyaluran subsidi energi, khususnya komoditas LPG tahun depan. Dalam RAPBN 2026, subsidi akan tetap berbasis pada komoditas meskipun ada wacana mengubah subsidi menjadi berbasis penerima.

Bahlil pun mengatakan tahun depan subsidi LPG akan tetap berbasis komoditas namun memang penerimanya akan mulai dikontrol. Menurutnya subsidi akan diberikan maksimal hingga desil 7-8 saja.

Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS) akan jadi kontrol utama untuk kuota subsidi. Secara teknis skema subsidi akan dibahas kembali setelah UU APBN tahun 2026 disahkan.

"Kita nanti tetap berbasis komoditas, tapi desilnya sampai desil 7 atau 8 ya. Nanti kita kontrol dari kuotanya. Dan nanti datanya data tunggal dari BPS, teknisnya akan dirapatkan setelah disahkan APBN," sebut Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/8/2025).

Pendataan subsidi lewat NIK untuk LPG disebut Bahlil juga akan dimulai tahun depan. Dia meminta kesadaran untuk masyarakat mampu tak ikut mengonsumsi LPG subsidi.

"Jadi ya kalian jangan pakai LPG 3 kg lah, desil 8, 9, 10 saya pikir mereka dengan kesadaran lah harusnya," sebut Bahlil.