Kemenkeu Ungkap Kebiasaan Buruk Pemda hingga Dana Ngendap di Bank Rp 233 T

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat dana pemerintah daerah (Pemda) di perbankan mencapai Rp 233,11 triliun per akhir Agustus 2025. Jumlah itu menjadi yang tertinggi dibandingkan lima tahun terakhir dalam periode yang sama.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti mengatakan fenomena dana Pemda mengendap di bank merupakan masalah lama. Salah satu kebiasaan buruknya karena belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telat direalisasikan.

"Mereka perencanaannya, pembuatan APBD-nya, ini biasanya dilakukan sekitar bulan September-Oktober di tahun sebelumnya. Kemudian dari situ, mereka baru mulai berkontrak. Itu bahkan kalau saya lihat modusnya dari tahun ke tahun, kontrak itu biasanya baru dimulai sekitar bulan April, itu baru kontrak tuh. Kemudian, direalisasi biasanya mulai cepat di tiga bulan terakhir," ungkap Prima dalam media briefing di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (3/10/2025).

Dengan siklus seperti itu setiap tahun, menyebabkan dana Pemda yang mengendap di bank tinggi pada pertengahan-pertengahan tahun. Biasanya jumlahnya akan berkurang ketika menjelang akhir tahun.

"Ini kan terakumulasi nih, sisa tahun sebelumnya, masuk lagi, ada tambahan lagi, nah ini berkumpul lah di BPD (Bank Pembangunan Daerah) itu. Nah, ini yang menimbulkan saldonya jadi tinggi Rp 223 triliun. Tapi nanti pada saat akhir tahun, ini dia akan menuju kepada angka Rp 95-100 triliun," ucap Prima.

Prima menyebut dana Pemda yang mengendap di bank itu jumlahnya bermacam-macam. Sebagian besar dalam bentuk giro. "Jadi begitu nagih, bayar, nagih, bayar," tambahnya.

Selain itu, penyebab lainnya karena kapasitas belanja daerah rendah. Dalam hal ini Pemda diminta untuk terus mendorong akselerasi belanja agar APBD mampu memberikan stimulus bagi perekonomian daerah.

"Ada daerah-daerah yang tidak bisa membelanjakannya dengan optimal sehingga uangnya ya nongkrong situ aja. Tadi mulai dari schedule, kontrak dan lain-lain. Nah ini yang menjadi tantangan buat daerah di mana dia mempercepat itu sehingga saldo kasnya ini bisa lebih baik, jadi nggak kelihatan tinggi," harap Prima.