Shutdown Pemerintah AS Berlanjut, Mimpi Buruk PHK PNS Bisa Terjadi

Gedung Putih menekankan sampai saat ini belum ada pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat penutupan pemerintah atau shutdown government. Hanya saja kemungkinan itu bisa terjadi karena kebuntuan tampak akan berlanjut hingga hari ketujuh.

Senat yang dipimpin Partai Republik untuk kelima kalinya menolak dua Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk mendanai lembaga-lembaga federal dengan dukungan yang tidak memadai, baik untuk proposal Partai Republik yang akan mendanai operasional hingga 21 November maupun proposal Partai Demokrat yang akan memperpanjang subsidi layanan kesehatan yang akan berakhir pada akhir tahun.

Pada hari keenam penutupan pemerintah, Presiden AS Donald Trump dari Partai Republik dan Senator Demokrat terkemuka Chuck Schumer bahkan tidak sepakat apakah kedua belah pihak sedang berunding. Trump mengatakan ada negosiasi yang sedang berlangsung, sementara Schumer mengatakan tidak.

"Dewan Perwakilan Rakyat yang dipimpin Partai Republik sedang tidak bersidang dan Ketua DPR Mike Johnson mengatakan tidak berencana untuk membukanya kembali sampai pemerintah mendapatkan dana," tulis pemberitaan Reuters, dikutip Selasa (7/10/2025).

Kebuntuan ini telah membekukan sekitar US$ 1,7 triliun dana untuk operasional lembaga yang setara dengan sekitar seperempat dari belanja federal tahunan. Sebagian besar sisanya dialokasikan untuk program kesehatan dan pensiun, serta pembayaran bunga atas utang yang terus meningkat sebesar US$ 37,88 triliun.

Selama minggu pertama penutupan pemerintah, pemerintahan Trump telah memotong sebagian dana federal untuk kota-kota dan negara bagian yang dipimpin Partai Demokrat dan terus meningkatkan ancaman PHK massal. Penutupan pemerintah sebelumnya tidak memaksa pemerintah untuk memecat pekerja, meskipun ratusan ribu orang biasanya diminta untuk tidak bekerja.

Trump mengatakan bahwa PHK sedang berlangsung saat ini, tetapi Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan bahwa yang dimaksud itu adalah mereka yang dirumahkan sejak Kongres mengizinkan dana berakhir pada 1 Oktober 2025.

"Kantor anggaran Gedung Putih terus bekerja sama dengan berbagai lembaga untuk menentukan siapa, sayangnya, yang harus dirumahkan jika penutupan ini berlanjut," ujar Leavitt.

Serikat pekerja yang mewakili pegawai federal telah mengajukan gugatan untuk mencegah hal itu terjadi, dengan alasan bahwa PHK semacam itu akan melanggar undang-undang yang mencakup hukuman pidana.