Pemerintah Serahkan Aset Rampasan Tambang Timah Rp300 Triliun ke TINS

• Pemerintah menyerahkan aset rampasan korupsi tambang timah ilegal senilai Rp300 triliun kepada
  TINS
  sebagai upaya perbaikan tata kelola industri timah nasional.
• Penyerahan aset dilakukan secara simbolis dan melibatkan BUMN holding Danantara untuk mengelola dan mengoperasikan aset guna meningkatkan produksi dan penerimaan negara.
• TINS
  akan melakukan kajian teknis sebelum mengoptimalkan aset, menegaskan komitmen pemerintah memberantas tambang ilegal dan memperkuat posisi BUMN di sektor pertambangan.

Ipotnews -- Pemerintah menyerahkan aset rampasan negara hasil tindak pidana korupsi pertambangan timah tanpa izin kepada PT Timah Tbk (), sebagai langkah strategis memperbaiki tata kelola industri timah nasional.
Penyerahan dilakukan secara simbolis di kawasan Smelter Tinindo Inter Nusa, Pangkalpinang, Senin (6/10), dan disaksikan langsung Presiden Prabowo Subianto.
Dalam kunjungannya, Presiden turut meninjau sejumlah aset rampasan, antara lain balok timah, pasir timah, enam unit smelter, serta fasilitas pengolahan mineral tanah jarang seperti monazite.
"Kita menyaksikan penyerahan rampasan negara dari perusahaan swasta dalam kasus korupsi tambang timah tanpa izin. Kerugian negara dari perkara ini mencapai Rp300 triliun," ujar Prabowo dalam siaran pers, Selasa (7/10).
Presiden menegaskan komitmen pemerintah untuk memberantas penyelundupan, penambangan ilegal, serta seluruh bentuk pelanggaran hukum di sektor pertambangan.
Penyerahan aset dimulai Jaksa Agung ST Burhanudin kepada Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, lalu diteruskan kepada CEO Danantara, Rosan Roeslani, sebelum akhirnya diserahkan kepada Direktur Utama PT Timah, Restu Widiyantoro.
Wamenkeu Suahasil menyampaikan bahwa aset rampasan tersebut akan dikelola BUMN holding pertambangan, Danantara, dan dioperasikan langsung .
"Diharapkan aset ini bisa meningkatkan produksi, menciptakan lapangan kerja, dan menambah penerimaan negara. Semoga PT Timah () dapat mengoptimalkan potensi aset ini demi kesejahteraan masyarakat," ucap Suahasil.
Restu Widiyantoro menyatakan akan melakukan kajian teknis secara menyeluruh terhadap aset yang diterima, guna memastikan kesiapan operasional sebelum dimanfaatkan secara penuh.
"Kami akan kaji terlebih dahulu kondisi dan fasilitasnya. Setelah itu, aset ini akan digunakan untuk mendongkrak produksi serta meningkatkan kontribusi bagi Bangka Belitung, negara, dan masyarakat," kata Restu.
Dia menambahkan aset rampasan ini merupakan potensi besar untuk memperkuat posisi di industri pertimahan nasional. "Ini aset potensial. Kami akan segera kelola agar memberikan nilai tambah yang optimal," ujarnya.
Kasus tambang timah ilegal yang menjadi latar belakang penyitaan aset ini menimbulkan kerugian negara yang sangat besar. Pemerintah menilai perlu tindakan tegas dan konkret agar kegiatan pertambangan ke depan lebih tertib, legal, dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan negara.
Langkah ini juga menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah serius dalam pembenahan tata kelola sektor tambang, sekaligus memperkuat posisi BUMN sebagai pelaksana utama kebijakan strategis nasional. (Adhitya/AI)

Sumber : Admin