Purbaya Pastikan Efisiensi Anggaran Lanjut di 2026, tapi Beda dengan Sri Mulyani

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan tetap berlanjut di 2026. Hanya saja caranya berbeda dengan yang ditempuh Sri Mulyani Indrawati sebagai menteri keuangan sebelumnya.

Purbaya mengatakan langkah efisiensi yang diambil dirinya tidak dengan blokir atau potong anggaran seperti sebelumnya. Menurutnya, efisiensi adalah memastikan semua anggaran dibelanjakan sesuai peruntukannya.

"Jadi efisiensinya adalah yang ada dipastikan dibelanjakan sesuai dengan peruntukannya, tepat waktu dan nggak dikorup," tegas Purbaya dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2025).

Purbaya membantah anggapan bahwa dirinya serampangan membelanjakan uang negara. Ia menjelaskan realokasi yang dilakukan olehnya bukan berarti menambah anggaran, melainkan hanya penempatannya saja yang berbeda karena tidak terpakai.

Sebab, kata Purbaya, anggaran belanja pemerintah yang menganggur atau tidak terserap hanya menjadi beban bagi pemerintah karena harus membayar bunga penempatan dananya.

"Saya bukan spending free, efisiensi saya nggak motong (anggaran). Anggarannya sama, sama (seperti) yang kemarin. Tapi impact-nya akan beda kalau Anda lebih pintar, kalau kita pintar-pintar me-manage uang. Ini cash management," jelasnya.

"Kalau (uang negara) besar-besar nganggur, saya ambil!" imbuh Purbaya soal gaya efisiensi anggaran ke depan.

Purbaya menjamin tidak ada lagi pemblokiran anggaran di 2026. Hanya saja dirinya tidak akan ragu untuk langsung mencoret program tersebut jika kementerian/lembaga (K/L) terkait tidak mampu menjalankannya.

"Nanti kalau nggak mampu, coret saja sekalian, nggak usah bintang-bintangan," tandas Purbaya.

Efisiensi anggaran adalah arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Pada 2025 yang merupakan implementasi tahun pertama, pemerintah menargetkan penghematan Rp 306,69 triliun dari pemotongan belanja K/L Rp256,1 triliun dan penyesuaian alokasi dana transfer ke daerah (TKD) senilai Rp50,59 triliun.

Akan tetapi, efisiensi APBN di era Sri Mulyani menimbulkan gejolak. Para K/L banyak yang mengeluh karena sejumlah programnya diklaim tidak bisa berjalan imbas anggaran mereka 'dibintangi' oleh Kementerian Keuangan.

Saksikan Live DetikPagi :