Transparansi Bisnis Energi Diuji Lewat Kasus Dugaan Penyimpangan Migas

Sorotan terhadap tata kelola migas kembali mencuat seiring pelimpahan perkara dugaan penyimpangan PT Orbit Terminal Merak (OTM) ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kasus ini dinilai menjadi ujian transparansi dan akuntabilitas di sektor energi yang tengah berupaya memperbaiki iklim investasi.

Pihak Muhammad Kerry Adrianto, yang turut terseret dalam kasus tersebut, menegaskan bahwa seluruh proses hukum harus dijalankan secara terbuka dan adil agar tidak menimbulkan ketidakpastian di dunia usaha. Mereka menyatakan siap mengikuti seluruh tahapan hukum dan membuktikan bahwa kegiatan bisnis yang dijalankan sesuai prosedur dan aturan baku industri migas.

Perkara ini berawal dari dugaan penyimpangan dalam penandatanganan perjanjian kerja sama penerimaan, penyimpanan, dan penyerahan bahan bakar minyak antara Pertamina dan OTM pada periode 2018-2023. Perjanjian yang beberapa kali mengalami adendum itu disebut menyebabkan potensi kerugian negara karena harga sewa terminal yang tinggi.

Namun pihak Kerry menegaskan, seluruh kerja sama dilakukan berdasarkan ketentuan resmi yang berlaku. "Kegiatan usaha tersebut justru memberi nilai tambah bagi perekonomian nasional," ujar perwakilan tim hukum Kerry, dalam keterangannya, Kamis (9/10/2025).

Dalam kasus ini juga disebut nama pengusaha Mohammad Riza Chalid. Namun pihak Kerry menegaskan, penerima manfaat dari proyek tersebut adalah PT Orbit Terminal Merak, bukan individu. Informasi itu, menurut mereka, dapat diverifikasi melalui sistem administrasi hukum yang terbuka.

Pihak Kerry juga membantah tudingan keterlibatan dalam isu pencampuran minyak (blending) maupun aksi demonstrasi yang sempat mencuat di publik.

Kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut tata kelola bisnis migas, salah satu sektor strategis penyumbang penerimaan negara. Pengamat menilai, transparansi dan kepastian hukum menjadi kunci agar kepercayaan investor di sektor energi tidak tergerus oleh persoalan serupa.