Pelaku Industri Apresiasi Keputusan Pemerintah Tidak Naikkan Cukai

Keputusan pemerintah untuk menahan kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) pada tahun 2026 disambut positif oleh pelaku industri. Kebijakan ini dinilai memberi ruang pemulihan bagi sektor hasil tembakau (IHT) yang selama beberapa tahun terakhir tertekan oleh kenaikan tarif dan melemahnya daya beli.

Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) dan Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) menjadi dua asosiasi yang menyampaikan apresiasi terbuka terhadap keputusan tersebut.

Sekretaris Jenderal Gappri, Willem Petrus Riwu, menilai langkah Menteri Keuangan mencerminkan komunikasi yang lebih harmonis antara pemerintah dan pelaku industri. "Jadi saat ini bagus, Menteri Keuangan sama industri ini kelihatannya sudah harmonis untuk membawa ke arah perlindungan," ujarnya.

Ketua Umum Gaprindo, Benny Wachjudi, juga menilai keputusan pemerintah tidak menaikkan tarif cukai pada 2026 sejalan dengan aspirasi industri yang sejak lama mengusulkan moratorium selama tiga tahun ke depan. "Kami sangat mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Bapak Purbaya, bahwa tidak ada kenaikan cukai dan mungkin juga harga jual eceran (HJE). Itu sejalan dengan surat kami ke Menteri Keuangan untuk melakukan moratorium kenaikan cukai rokok," kata Benny, Kamis (16/10/2025).

Menurut Benny, kebijakan moratorium tidak hanya penting bagi stabilitas harga, tetapi juga untuk menekan peredaran rokok ilegal. Ia menegaskan bahwa kenaikan tarif yang terlalu sering justru memperbesar celah bagi rokok ilegal untuk mengambil pangsa pasar produk legal.

"Kalau misalnya cukainya naik terus, kita selalu kalah sama (rokok) ilegal. Karena ilegal tidak membayar cukai sama sekali, enggak bayar pajak PPN, enggak bayar pajak daerah," tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan secara resmi bahwa pemerintah tidak akan menaikkan tarif CHT pada tahun 2026.

Langkah ini disebut sebagai upaya menjaga keberlangsungan usaha sekaligus memberikan waktu adaptasi bagi pelaku industri dalam memperkuat efisiensi dan pengawasan terhadap peredaran produk ilegal.