Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyuntik Rp 50 triliun dana pemerintah yang mengendap di Bank Indonesia (BI) ke Indonesia Investment Authority (INA).
Menurut Luhut upaya ini kurang lebih sama dengan Purbaya menaruh Rp 200 triliun di bank-bank BUMN untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi.
Di sisi lain, INA sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF) Tanah Air memiliki potensi besar untuk menarik investasi asing dalam skala besar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya juga baru mau bicara sama Menteri Keuangan, tapi saya kira beliau sudah tahu. Itu adalah INA. INA ini adalah Sovereign Wealth Fund kita," kata Luhut dalam acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025).
"Sovereign Wealth Fund kita ini, kalau kita tarik investasi Rp 50 triliun ke situ tiap tahun dari dana yang tadi ada masih sisa di Bank Indonesia Rp 491 triliun, dari yang Rp 200 triliun sudah ditaruh ke perbankan, itu kalau kita leverage itu bisa Rp 1.000 triliun dalam 5 tahun ke depan," sambung Luhut.
Baca juga: Luhut soal Keuangan Proyek Kereta Cepat: Saya Terima Sudah Busuk Itu Barang |
Luhut mengatakan dengan potensi dana sebesar itu, INA dapat menjadi pendorong masuknya investasi ke Indonesia. Dengan begitu lembaga pengelola investasi ini akan menjadi mesin pendorong pertumbuhan ekonomi kedua, bersama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
"Itu angka yang sangat besar, yang menjadi bagian nanti foreign direct investment ke Republik ini. Jadi kita akan punya 2 engine of growth yang menurut saya luar biasa. Satu INA tadi, yang satu lagi tadi Danantara," terang Luhut.
Karena pada akhirnya, Luhut mengatakan, peranan sektor swasta sebagai pendorong produk domestik bruto (PDB) Indonesia Sangatlah besar. Sementara peran belanja negara secara langsung terhadap PDB tak lebih dari 15%.
"Kita melihat juga pertumbuhan Indonesia menuju 8% ini tentu peranan swasta masih sangat besar. Peranan pemerintah, APBN, kan cuma 15%, 10-15% dari APBN yang di swasta. Sisanya itu harus private sector," jelas Luhut.
Baca juga: Luhut Jawab Purbaya soal Utang Kereta Cepat: Tak Ada yang Pernah Minta APBN! |
作者：Ignacio Geordi Oswaldo -，文章来源detik_id，版权归原作者所有，如有侵权请联系本人删除。
风险提示：本文所述仅代表作者个人观点，不代表 Followme 的官方立场。Followme 不对内容的准确性、完整性或可靠性作出任何保证，对于基于该内容所采取的任何行为，不承担任何责任，除非另有书面明确说明。
加载失败()