Cara Pemerintah Geber Konektivitas Antar Wilayah buat Pemerataan Ekonomi

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kementerian Perhubungan melakukan peningkatan konektivitas antar wilayah, hal ini memiliki tujuan untuk pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan menjelaskan untuk mendukung Visi Indonesia Emas 2045 pihaknya telah menetapkan arah dari kebijakan transportasi perkotaan. Seperti seluruh Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) terhubung sistem transportasi yang handal ke Pusat Kegiatan Nasional (PKN).

"Ditjen Hubdat juga melakukan peningkatan aksesibilitas simpul transportasi skala nasional, seperti Bandar Udara, Pelabuhan dan Stasiun KA. Di mana hal ini melalui penyediaan integrasi transportasi sehingga mempermudah masyarakat melakukan perjalanan," kata dia dalam siaran pers, Jumat (.

Tidak berhenti sampai di sana, tambah Aan, bahwa seluruh kawasan perkotaan tersedia layanan angkutan umum massal perkotaan yang handal dalam menunjang aksesibilitas di dalam setiap kawasan. Bahkan seluruh kawasan agropolitan, perdesaan dan perbatasan tersedia layanan angkutan perdesaan yang handal di dalam kawasan dan menuju kawasan perkotaan terdekat.

Seperti yang diketahui, hingga tahun 2024 lalu, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah mengoptimalkan layanan angkutan perkotaan berbasis jalan atau biasa di sebut Buy The Service. Di mana layanan tersebut tersebar ke 11 wilayah di Indonesia, seperti Medan, Palembang, Bandung, Banyumas, Surakarta, Jogyakarta, Surabaya, Denpasar, Banjarmasin, Balikpapan dan Makassar. Dari 11 wilayah tersebut telah dilayani dengan menggunakan 817 unit bus dan 54 mobil feeder.

Saat ini sudah ada beberapa layanan teman bus yang sudah diambil alih oleh pemerintah daerah. Hal tersebut sesuai dengan tujuannya yaitu Kemenhub melalui Ditjen Hubdat bahwa teman bus ini sifatnya memberikan stimulus yang kemudian wajib dilanjutkan oleh masing-masing Pemerintah Daerah.

Bahkan dengan adanya perpindahan layanan ke Pemerintah Daerah ini mengindikasikan hal baik karena daerah sudah lebih terhadap layanan angkutan perkotaan.

Dijelaskan juga oleh Aan bahwa dari tahun 2020 hingga 2025, sebanyak 92 juta penumpang telah terlayani dan sebesar 72% pengguna Teman Bus adalah masyarakat yang beralih dari sepeda motor dan 23% merupakan masyarakat yang beralih dari mobil pribadi.

"Kedepannya, Pemerintah Pusat akan memberikan fokus pada peningkatan layanan transportasi umum. Seperti sistem angkutan umum massal di 16 kota di 2 kawasan dengan anggaran Rp. 3,72 T. Lalu ada juga layanan subsidi angkutan jalan di 1592 layanan dengan nilai Rp. 905.57 M dan ada juga angkutan Kawasan Strategi Nasional (KSN) di 81 layanan sebanyak Rp. 278,05 M. Saya berharap pemerintah daerah dapat melanjutkan program stimulus ini sehingga dapat membantu masyarakat dalam bermobilisasi," katanya.

Manfaat Transportasi Umum

Pada kesempatan terpisah, Pengamat Transportasi, Djoko Setijowarno menjelaskan bahwa pembangunan dan pembenahan transportasi umum yang terencana dan terpadu akan memberikan dampak luas, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun lingkungan.

"Yang utama adalah manfaat ekonomi dan pemerataan wilayah. Mendorong pusat pertumbuhan baru, yakni transportasi umum yang efisien di luar Jawa membantu menciptakan dan menghidupkan pusat-pusat ekonomi baru," katanya.

Menurut Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata ini pengembangan transportasi umum ini sejalan dengan upaya pemerataan pertumbuhan agar tidak terpusat hanya di satu atau dua kota besar. Lalu meningkatkan daya saing kota, yaitu kota dengan sistem transportasi yang andal akan lebih menarik bagi investasi dan pengembangan bisnis.

"Hal ini dapat meningkatkan produktivitas masyarakat dan perputaran ekonomi local, mendukung sektor spesifik, yaitu di kota Industri dan Pariwisata, transportasi umum mempermudah mobilitas pekerja dan wisatawan, sehingga mendukung kegiatan produksi dan pariwisata secara keseluruhan," tutupnya.