jpnn.com, JAKARTA - Juru Bicara Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, Jodi Mahardi menyatakan bahwa inisiatif pembangunan Family Office untuk menarik arus investasi global ke dalam negeri.
Dia pun menampik bahwa pembangunannya akan dilakukan menggunakan APBN.
“Bukan proyek pemerintah yang dibiayai APBN, melainkan langkah strategis untuk menarik arus investasi global agar dikelola dan ditanamkan di Indonesia secara produktif,” ungkap Jodi kepada JPNN.com, Kamis (16/10).
- Keputusan Menkeu Purbaya Dinilai Tepat, APBN Bukan untuk Menanggung Utang Whoosh
Menurut Jodi, sejak awal pembahasan lintas K/L bersama Kementerian Keuangan, OJK, dan lembaga terkait, telah ditegaskan peran pemerintah hanya bersifat regulatif dan kebijakan, bukan pembiayaan fiskal.
“Yang dibutuhkan adalah dukungan regulasi, tata kelola, dan kepastian hukum agar Indonesia menjadi tujuan yang kredibel bagi Family Office internasional,” kata Jodi.
Sebelumnya, diberitakan bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, tidak akan mengeluarkan duit dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk pembangunan family office di Bali.
- Dukung Menkeu Purbaya, Anis Anggap Tak Tepat APBN Menanggung Utang Whoosh
Adapun pembangunan family office diusulkan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.
"Anggaran enggak akan saya alihkan ke sana," kata Purbaya dikutip Selasa (14/10).
加载失败()