Setahun Prabowo-Gibran, Fondasi Kemandirian Energi Dinilai Mulai Terbentuk

Sejumlah capaian di sektor energi pada tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai mulai menunjukkan arah yang jelas menuju kemandirian energi nasional. Berbagai program yang dijalankan pemerintah, termasuk melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), disebut berhasil memperkuat fondasi ekonomi rakyat dan memperluas pemerataan akses energi.

Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi Golkar, Jamaludin Malik, menyampaikan apresiasi atas langkah pemerintah yang tidak hanya fokus pada proyek besar, tetapi juga memperhatikan pondasi energi rakyat.

"Dalam satu tahun terakhir, pemerintah tidak hanya bicara megaproyek, tapi juga membangun pondasi energi rakyat. Program listrik desa, biodiesel, hingga legalisasi sumur minyak rakyat merupakan langkah maju yang patut diapresiasi," ujar Jamaludin di Jakarta, Senin (20/10/2025).

Menurutnya, program Listrik Desa dan Desa Terang memberi dampak ekonomi nyata di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar). Pembangunan PLTS komunal dan jaringan distribusi PLN tidak hanya memberikan penerangan, tetapi juga membuka peluang usaha baru, memperkuat pendidikan, serta mendukung layanan kesehatan masyarakat.

Jamaludin juga menyoroti keberlanjutan program biodiesel B40 menuju B50 yang dinilai mampu memperkuat ketahanan energi sekaligus menjaga harga sawit rakyat tetap stabil. "Ketika energi terhubung dengan perkebunan, maka ekonomi desa ikut bergerak," katanya.

Selain itu, ia mengapresiasi implementasi bioetanol E10 berbasis tebu, singkong, dan jagung. Kebijakan ini, menurutnya, bisa mendorong investasi baru di industri bioenergi daerah sekaligus menciptakan pasar baru bagi komoditas pertanian nasional.

Pada sektor pertambangan, Jamaludin menyambut baik kebijakan legalisasi sumur minyak rakyat serta akses tambang untuk koperasi dan UMKM. Menurutnya, langkah ini membuka ruang bagi masyarakat menjadi bagian dari rantai ekonomi energi nasional. "Pertambangan rakyat harus dilihat sebagai peluang pembangunan. Negara percaya rakyat mampu menjadi pelaku energi, bukan hanya penonton," ujarnya.

Meski demikian, ia menekankan pentingnya penguatan implementasi di lapangan agar manfaat kebijakan benar-benar dirasakan masyarakat kecil. "Pemerintah sudah berada di jalur yang tepat. Tugas kita di DPR adalah memastikan setiap kebijakan energi sampai ke dapur rakyat, bukan hanya berhenti di meja regulasi," tutupnya.