18 Gubernur Minta Transfer ke Daerah Dinaikkan, Purbaya: Pemimpin Masih Ragu

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi permintaan sejumlah pemerintah daerah (pemda) yang meminta kenaikan transfer ke daerah (TKD). Ia mengaku sebenarnya mendukung langkah itu, namun menyebut pimpinan di tingkat atas masih ragu karena masih sering terjadi penyalahgunaan anggaran di daerah.

"Saya ingat beberapa waktu lalu ada 18 gubernur datang ke tempat saya. Mereka menuntut agar transfer ke daerah dinaikkan. Sebenarnya kalau saya sih mau saja naikkan, cuma pemimpin di atas masih ragu karena mereka bilang uang di daerah sering diselewengkan," ujar Purbaya dalam Rapat Pengendali Inflasi 2025 di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025).

Purbaya pun meminta para kepala daerah memperbaiki tata kelola serta meningkatkan serapan anggaran daerah. Ia berencana memantau kinerja daerah selama dua triwulan ke depan.

"Dua triwulan ke depan saya lihat seperti apa. Kalau bagus, penyelewengan sedikit, saya yakin ekonomi bisa tumbuh lebih cepat. Kalau itu terjadi, saya bisa tambahkan anggaran lebih banyak dari yang diperkirakan," imbuhnya.

Menurut Purbaya, pada akhir kuartal I atau menjelang kuartal II-2026, Kementerian Keuangan dapat mulai menghitung potensi tambahan dana TKD-dengan catatan pengelolaan daerah sudah membaik.

"Tapi syaratnya tadi, tata kelolanya harus baik. Kalau jelek, saya nggak bisa ajukan ke atas. Presiden kurang suka kalau pengelolaan belum beres. Tapi kalau sudah bagus semua, harusnya nggak ada masalah kita naikkan," jelasnya.

Ia pun berharap para kepala daerah bisa membantu menunjukkan rekam jejak pengelolaan keuangan yang baik.

"Dua triwulan saya pikir cukup-triwulan keempat tahun ini dan triwulan pertama tahun depan," tambahnya.

Sebelumnya, sebanyak 18 gubernur hadir secara langsung, 15 daerah diwakili, dan 5 daerah tidak hadir dalam pertemuan pada Selasa (7/10). Salah satunya, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, menyatakan keberatan atas rencana pemotongan TKD oleh Kementerian Keuangan pada 2026 karena dinilai akan memberatkan daerah.