Purbaya Ungkap Biang Kerok Penghambat Penyaluran KPR, Bukan SLIK OJK!

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan hasil pertemuannya dengan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Pertemuan kabarnya berlangsung hari ini, Selasa (21/10/2025).

Pertemuan itu membahas kendala masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) membeli rumah karena terhambat Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Namun, Purbaya mengungkapkan ada ketidaksesuaian data terkait jumlah calon pembeli rumah yang terhambat.

Laporan awal menyebut ada sebanyak 110 ribu orang yang terhambat saat mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) karena kreditnya macet dan datanya tercatat di SLIK OJK.

Tapi ternyata jumlah yang sebenarnya tidak sebanyak itu.

"Kan tadinya saya janjikan kalau mereka clear, Kamis saya akan ke OJK minta itu di clearkan. Tapi ternyata setelah diperiksa nggak sebanyak itu, nggak ada 110.000. Bahkan yang agak clear dari BTN hanya Mungkin 3.000 dan itu pun nggak di bawah Rp 1 juta. Yang di bawah Rp 1 juta lebih sedikit lagi," jelas Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (21/10/2025).

Setelah diverifikasi ulang hanya ada 100 calon pembeli yang bermasalah SLIK OJK-nya yang benar-benar bisa lolos KPR subsidi tetap dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"Terus saya simpulkan dari 110.000 itu paling yang bisa masuk 100 orang. Jadi Sepertinya peng-clear-an namanya dari SLIK tidak akan memecahkan masalah demand untuk perumahan yang dibuat Tapera sama Pak Ara (Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman)" jelas Purbaya.

Menurut Purbaya ada salah perhitungan terkait kendala pembelian rumah, yang awalnya diduga hanya berkaitan dengan SLIK OJK. Tapi ternyata ada kendala lain di luar itu yang menimbulkan persoalan tersebut.

"Jadi gini, ada salah perhitungan mungkin di pertamanya. Mereka pikir kan itu semuanya gara-gara SLIK saja. Rupanya ada hal-hal yang lain yang berpengaruh. Yang di bawah Rp 1 juta juga nggak sebanyak yang diklaim sebelumnya," ungkap Purbaya.

Purbaya menambahkan, BP Tapera bersama para pengembang akan kembali melakukan pendataan untuk menjangkau potensi kebutuhan rumah yang belum terpenuhi.

Ia berharap permintaan perumahan terus meningkat hingga akhir tahun agar sektor konstruksi dan laju pertumbuhan ekonomi dapat terdorong.

"Nanti Tapera akan diskusi lagi dengan pengembang, akan menyisir lagi potensi-potensi demand yang masih belum bisa dilayani pada saat ini. Saya perlu sisa Oktober, November, Desember ada banyak pembeli baru perumahan sehingga pembangunannya bisa lebih cepat lagi. Saya perlu ekonomi tumbuh lebih cepat dibanding yang sekarang," terang Purbaya.

Tonton juga video "Kenapa Pemerintah Pilih Launching 26 Ribu Rumah Subsidi di Bogor?" di sini: