Rencana pemerintah membentuk aturan khusus soal transportasi online disambut positif para pengemudi. Mereka berharap beleid baru itu bisa memperbaiki kesejahteraan, terutama lewat pengurangan potongan biaya aplikasi dan kejelasan status kerja.
Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Igun Wicaksono, mengatakan pengemudi ingin ada skema bagi hasil yang lebih adil. Ia mengusulkan pembagian hasil 90% untuk pengemudi dan 10% untuk aplikator.
"Yang kami harapkan ada di dalam Perpres yang paling utama adalah skema bagi hasil 90% untuk pengemudi ojek online, dan komisi untuk aplikator maksimal 10%," ujar Igun saat dihubungi, Senin (27/10/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: Prabowo Mau Bikin Aturan Khusus buat Driver Ojol, Begini Rencananya |
Senada, Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati menilai perlu regulasi tegas agar platform tidak lagi menerapkan potongan berlebihan dan skema yang memberatkan pengemudi.
"Selama ini platform justru berlomba-lomba memeras pengemudi dengan potongan tinggi hingga 70% dan berbagai skema tarif hemat. Akibatnya, pengemudi bekerja 12-18 jam per hari dengan penghasilan rendah," ujarnya.
Selain soal potongan, pengemudi juga menuntut kejelasan status kerja. Status kemitraan dinilai membuat posisi pengemudi lemah dibanding perusahaan aplikasi. Igun menilai status kemitraan perlu diperkuat agar pengemudi memiliki posisi setara, sementara Lily meminta pemerintah menetapkan pengemudi sebagai pekerja, bukan mitra.
Tak hanya itu, pengemudi juga mendorong adanya perlindungan sosial seperti subsidi iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, jaminan kecelakaan, serta fasilitas tunjangan layaknya pekerja formal, termasuk THR dan hak cuti.
"Kami sangat berharap Presiden Prabowo pro kepada pengemudi ojek online," tutup Igun.
(hal/rrd)作者：Herdi Alif Al Hikam -，文章来源detik_id，版权归原作者所有，如有侵权请联系本人删除。
风险提示：本文所述仅代表作者个人观点，不代表 Followme 的官方立场。Followme 不对内容的准确性、完整性或可靠性作出任何保证，对于基于该内容所采取的任何行为，不承担任何责任，除非另有书面明确说明。
加载失败()