Terungkap! Batu Bara 'Tak Laku' Jadi Senjata RI Kurangi Impor LPG

Pemerintah mencari cara untuk meneken impor LPG dengan cara mencari pengganti energi gas tersebut. Salah satunya adalah proyek gasifikasi batu bara atau dymethil ether (DME). Proyek ini akan dikembangkan di Kutai Timur, Kalimantan Timur.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Ahmad Erani Yustika, mengatakan pemerintah masih mencari sumber batu bara yang bisa digunakan untuk proyek tersebut. Batu bara yang dibutuhkan adalah yang rendah kalori. Salah satu potensi sumber batu baranya adalah dari konsesi tambang milik BUMN yang tidak terpakai.

"Kan itu nanti akan menggunakan batu bara rendah kalori ya. Nanti akan dilihat kalau memang masih ada beberapa konsesi milik BUMN dan relatif belum terpakai bisa menggunakan itu," ujar Ahmad Erani di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat kemarin.

Bila memang dari konsesi tambang BUMN tidak ada batu bara yang bisa dipakai, pemerintah akan mencari di tambang lain milik swasta.

Yang jelas menurutnya tak sulit untuk mencari bahan baku batu bara untuk digasifikasi, sebab umumnya batu bara kalori rendah nilai ekonomisnya sangat minim, sehingga tak banyak tambang yang menjual batu bara tersebut ke pasar.

"Kalau nggak kan nanti akan dicari yang lain. Intinya kita memanfaatkan teknologi, batu bara yang rendah kalori itu kan selama ini relatif dianggap tidak memiliki nilai ekonomi. Tidak bisa dijual. Nah ternyata itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan DME tadi itu," papar Ahmad Erani.

Proyek gasifikasi batu bara sendiri masuk dalam daftar 18 proyek hilirisasi strategis yang disusun oleh Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi. Secara umum, proyek ini mau digarap di Bulungan, Kutai Timur, Kota Baru, Muara Enim, Pali, Banyuasin dengan nilai investasi Rp 164 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 34.800 pekerja.

Menyoal proyek DME dan 17 proyek lainnya, Ahmad Erani yang juga merupakan Sekretaris Satgas mengatakan pihaknya telah memberikan hasil pra feasibility study (pra-FS) kepada BPI Danantara yang akan menggarap proyek-proyek tersebut.

Ahmad Erani mengatakan langkah selanjutnya adalah menunggu Danantara melakukan FS baru kemudian ground breaking sekaligus pengerjaan proyek bisa dilakukan. Sejak Agustus, Satgas Hilirisasi telah menyetor pra-FS untuk ditindaklanjuti Danantara.

"Pra-FS memang kita itu sejak bulan Agustus kemarin kita serah terima ke Danantara, kan sudah selesai pra-FS. Ditunggu kepastian informasi dari Danantara karena yang mengerjakan mereka," ujar Ahmad Erani.