Purbaya Akui TKD Turun Rp 226 T, tapi Sebut Program ke Daerah Justru Naik

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan penjelasan terkait turunnya jumlah anggaran transfer ke daerah (TKD). Pemotongan anggaran ini membuat sejumlah kepala daerah mendatangi kantor Purbaya.

Purbaya mengakui pemotongan TKD menjadi Rp 693 triliun dari sebelumnya Rp 919,9 triliun. Namun, ia menegaskan program prioritas pemerintah ke daerah meningkat.

"Ini dikomplain tadi, bahwa tahun depan TKD-nya turun dari Rp 919,9 triliun turun ke Rp 693 triliun, turunnya Rp 226,9 triliun. Tapi program yang dialokasikan daerah sebenarnya naik dari Rp 930,7 triliun ke Rp 1.377 triliun. Jadi, naiknya sebetulnya Rp 447,2 triliun untuk program pusat ke daerah," ujar Purbaya saat rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, Jakarta Pusat, Senin (3/11/2025).

Purbaya menilai dengan meningkatnya alokasi anggaran program prioritas ke daerah ini seharusnya dampak ke daerah lebih tinggi. Namun, ia pun memaklumi keluhan pemerintah daerah (Pemda).

"Kalau begini terus seolah-olah balik dari desentralisasi ke sentralisasi. Jadi gini saya kan Menteri Keuangan juga baru, saya liat oh balik ini. Berarti ke arah sentralisasi lagi. Cuma kenapa ada kebijakan seperti ini? Dugaan saya karena daerah belanjanya belum cukup bagus," imbuh Purbaya.

Purbaya mengakui kebijakan tersebut membuat sejumlah Pemda datang ke kantor sehingga mengeluhkan kebijakan tersebut. Namun, ternyata masih ada dana Pemda yang mengendap.

Untuk itu, ia menyebut perbaikan tata kelola menjadi kunci penting agar pemerintah pusat menaikkan anggaran TKD. Hal ini juga dapat menjadi alasan Purbaya melapor ke Presiden Prabowo Subianto untuk menaikkan anggaran TKD.

"Saya perlu cerita lebih kuat dari pemda-pemda tentang belanjanya supaya saya bisa angkat ini debat ke Presiden saya untuk bilang 'Pak daerah sudah bagus sekarang, kita biar saja mereka bangun sesuai kemampuan mereka, kita baru awasi dari pusat'," terang Purbaya.

Ia pun meminta anggota DPD RI untuk berbicara agar Pemda memperbaiki tata kelola. Purbaya menegaskan tanpa adanya perbaikan tata kelola Pemda, ia tidak bisa memperjuangkan.

"Tanpa track record, let's say triwulan ke depan. Saya pasti yang ngomong begitu digebuk duluan. Jadi, bapak bapak ibu-ibu tolong bicara dengan Pemda untuk diperbaiki semuanya supaya saya bisa membantu mereka juga. Kalau nggak ya saya digebuk duluan," tambah Purbaya.

"Tapi kalau balik ke sentralisasi bukanlah hal baik. Secara ekonomi, kita sudah melewati reformasi kan. Alasan pimpinan kita di atas, bukan saya, ada beberapa orang tuh, cukup kuat. Jadi tanpa perbaikan tidak bisa kita jalankan terus. Itu tadi, tolong pemda saling diperbaiki supaya saya punya alasan yang kuat untuk minta," jelasnya.

Tonton juga video "Purbaya Setop APBN Bayari Utang Whoosh" di sini: