Sistem Digital Sapa UMKM Jadi Pusat Data dan Pengaduan Pelaku Usaha Mikro

Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tengah menyiapkan sistem digital baru bernama Sapa UMKM yang dirancang sebagai wadah terintegrasi untuk membantu pelaku usaha mendapatkan akses informasi dan fasilitas usaha. Hal tersebut dipaparkan langsung oleh Menteri UMKM Maman Abdurrahman dalam acara Jejak Pradana, Senin (10/11).

"Sekarang lagi kita bangun, Sistem Aplikasi Super Sapa UMKM, yang Insyaallah nanti Desember akan dibangun," ujar Maman, Senin (10/11/2025).

Ia menjelaskan, konsep pembangunan sistem ini berbeda dari pendekatan konvensional. Pemerintah tidak lagi mencari pelaku UMKM satu per satu, melainkan membangun platform yang bisa menarik mereka untuk bergabung secara mandiri.

"Jadi mindsetnya kita rubah, jangan kita datengin semutnya (UMKM-nya), tapi kita taruh gula biar semutnya yang datengin," tutur Maman.

Ia menjelaskan aplikasi ini akan mengonsolidasikan berbagai layanan ke dalam satu ekosistem digital. Mulai dari akses pembiayaan, fasilitas usaha, hingga pusat pengaduan dapat diakses langsung oleh pelaku UMKM melalui satu aplikasi.

"Jadi kita konsolidasikan, kita kumpulkan menjadi satu wadah yang namanya Sapa UMKM, sebuah sistem terintegrasi yang dimana semua saudara-saudara yang mau tahu tentang usaha mikro, mau tahu tentang akses pembiayaan, mau dapetin fasilitas A, B, dan C, semua kita kumpulin jadi satu," ungkap Maman.

Pemerintah juga tengah memperkuat dukungan terhadap pelaku UMKM melalui skema pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program ini memberikan bunga pinjaman lebih rendah dibandingkan pinjaman bank komersial.

"KUR adalah program yang diberikan oleh pemerintah di mana kalau pinjaman bank normal bunganya 16%, tapi di KUR cuma 6%. Disubsidi oleh pemerintah kurang lebih 10%," jelasnya.

Menurut Maman, pemerintah menyiapkan alokasi KUR hingga Rp 300 triliun dengan subsidi sekitar Rp 36 - 40 triliun per tahun. Fokusnya kini diarahkan agar lebih banyak terserap di sektor produksi ketimbang konsumtif.

"Selama ini alokasi KUR itu belum pernah tembus di 55% untuk sektor produksi, tapi alhamdulillah bulan ini sudah mencapai 60,6%. Ini pencapaian tertinggi sepanjang sejarah program KUR berdiri," katanya.

Ia menilai peningkatan penyaluran KUR ke sektor produksi akan memberikan efek berganda terhadap perekonomian. Dana yang berputar di sektor riil akan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah, dan memperkuat daya saing produk lokal.

Selain melalui pembiayaan, pemerintah juga membuka akses ruang usaha bagi UMKM di berbagai fasilitas publik. Ia menyebut ada ratusan lokasi yang dapat dimanfaatkan dengan harga sewa lebih murah.

"Sekarang lagi kita dorong aturan 30% fasilitas publik di seluruh Indonesia wajib diberikan kepada usaha mikro. Misalnya stasiun, terminal, rest area, bandara, dan pelabuhan," ungkap Maman.

Ia menjelaskan, ada sekitar 392 fasilitas publik di bawah koordinasi kementerian yang siap menampung UMKM. Dari total 400 ribu meter persegi area yang tersedia, baru sekitar 60% yang termanfaatkan.

"Masih ada 40% ruang kosong yang bisa digunakan oleh saudara-saudara kita pelaku UMKM. Ini akan kita optimalkan agar mereka tahu ada tempat dengan biaya sewa lebih murah," tambahnya.

Maman menegaskan, langkah-langkah ini merupakan bagian dari upaya menciptakan sistem pembinaan dan kanal informasi yang lebih terarah bagi UMKM. Pemerintah berharap pelaku usaha bisa lebih mudah mengakses bantuan, informasi, dan peluang usaha secara transparan.

Sebagai informasi, Jejak Pradana adalah potret dedikasi setahun pertama untuk negeri. Talk show inspiratif ini akan menghadirkan pemangku kepentingan dari pemerintah maupun swasta yang berdedikasi memajukan negeri dalam setahun terakhir. Saksikan konten lengkapnya di detik.com/jejak-pradana.

Video: Jaksa Agung Ungkap Alasan di Balik Pengamanan di Tubuh Kejaksaan

Video: Jaksa Agung Ungkap Alasan di Balik Pengamanan di Tubuh Kejaksaan