BP Tapera Dorong Akses Penyaluran FLPP untuk Pekerja Nonformal Diperluas

Pasardana.id - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mendorong agar penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Indonesia terus dipercepat.

Langkah ini diambil untuk memastikan lebih banyak masyarakat dapat memiliki hunian layak. Sementara itu, fokus utama BP Tapera adalah memperluas akses pembiayaan bagi segmen pekerja nonformal atau non-fix income yang selama ini masih minim tergarap.

“Masih banyak potensi dari kelompok pekerja non-fix income. Kami harap para pengembang dan bank penyalur mulai menyasar segmen ini agar penyaluran FLPP semakin luas,” ujar Deputi Komisioner Bidang Pemupukan Dana Tapera, Doddy Bursman, dalam keterangannya, Minggu (16/11).

Doddy menyoroti masih rendahnya porsi pekerja nonformal dalam penyaluran FLPP yang baru 13,03 persen. Padahal, potensi kelompok ini dinilai sangat besar dan belum tergarap optimal oleh pengembang maupun perbankan.

Sejak program ini diluncurkan pada tahun 2010, pemerintah telah mengalokasikan dana FLPP lebih dari Rp141 triliun untuk membiayai 1,81 juta unit rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Dengan target yang meningkat signifikan tahun ini, BP Tapera berupaya keras mencapai angka 350 ribu unit.

Angka tersebut menunjukkan adanya kesenjangan besar antara potensi dan realisasi penyaluran. BP Tapera melihat segmen ini sebagai peluang besar untuk meningkatkan cakupan program perumahan.

Ia menambahkan bahwa peningkatan DIPA Bendahara Umum Negara (BUN) setiap tahun menunjukkan bahwa FLPP merupakan program prioritas nasional lintas pemerintahan.

Oleh karena itu, BP Tapera meminta pengembang mempercepat pembangunan rumah dan mempercepat proses persetujuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), mengingat waktu realisasi tahun ini tersisa dua bulan.

Doddy juga meminta pengembang meningkatkan kualitas bangunan dan infrastruktur agar MBR mendapatkan hunian yang layak.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara, menegaskan visi pemerintah terkait distribusi rumah subsidi.

Menurut ARA, rumah subsidi harus tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Ini bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga tentang mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.

"Rumah Subsidi harus tersebar di seluruh penjuru negeri ini, demi mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat," ujarnya.

 Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya pemerataan akses terhadap hunian layak, tidak hanya terpusat di daerah tertentu. Pemerintah terus mendorong pemanfaatan dana bantuan pembiayaan perumahan melalui Subsidi KPR Sejahtera FLPP.