Pasardana.id - Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mendapat arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk dibentuknya suatu dewan nasional yang mengurus kesejahteraan keuangan.
Adapun, lembaga ini nantinya akan menyempurnakan Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang sudah ada.
“Bapak Presiden meminta agar dibentuk Dewan Nasional terkait kesejahteraan keuangan ataupun Financial Health ini. Ini adalah untuk melengkapi atau menyempurnakan Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI). Dan ini akan melibatkan para stakeholder, termasuk di dalamnya untuk mempersiapkan data keuangan yang bisa terbuka atau open data keuangan,” kata Airlangga di Istana Negara, Kamis (27/11).
Rencana terkait arahan tersebut, tercetus usai Presiden Prabowo menggelar pertemuan bilateral dengan Ratu Maxima, selaku UN Secretary-General’s Special Advocate (UNSGA) for Financial Health.
Dewan nasional yang diinginkan Prabowo, nantinya akan didorong untuk melakukan edukasi mengenai literasi keuangan serta mendorong tersebianya data keuangan yang terbuka baik untuk perbankan maupun konsumen perbankan.
Salah satu hal yang menjadi sorotan dalam pertemuan bilateral tersebut, yakni inklusi keuangan di Indonesia yang sudah mencapai 92,7 persen namun literasinya baru mencapai 66,64 persen. Meski begitu, angka literasi tersebut lebih tinggi di antara rata-rata negara OECD.
Dan dari pertemuan ini, peningkatan inklusi diharapkan bisa dilakukan dengan mendorong rumah tangga di Indonesia yang belum memiliki rekening untuk memilikinya.
“Bapak Presiden juga melihat dan mendengarkan, serta menyampaikan bahwa dengan 88,7 juta rumah tangga di seluruh Indonesia, itu yang ada didorong untuk memiliki rekening. Dan kebijakan ini bertujuan untuk efektivitas dari penyaluran bantuan dan peningkatan inklusi keuangan,” ujar Menko Airlangga.
暂无评论，立马抢沙发