Tak Bisa Geber Belanja, Banyak Kementerian Kembalikan Anggaran ke Purbaya

avatar
· 阅读量 65
Tak Bisa Geber Belanja, Banyak Kementerian Kembalikan Anggaran ke Purbaya
Foto: Gilang Faturahman/detikcom
Jakarta

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan banyak sekali kementerian dan lembaga yang melakukan pengembalian anggaran. Dia bilang banyak sekali kementerian yang tak bisa membelanjakan anggarannya.

"Kalau nggak salah masih ada yang mengembalikan anggaran ke kita. Ada beberapa yang nggak bisa belanja," ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (15/12/2025) kemarin.

Dia belum menjumlahkan total anggaran yang dikembalikan. Data terakhir, ada sekitar Rp 3,5-4,5 triliun anggaran yang dikembalikan kepada Kementerian Keuangan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Wah saya lupa yang tadi masih belum dijumlah semua. Sebelumnya kan Rp 3,5 triliun. Udah naik Rp 4,5 triliun. Cuma ada lagi yang balikin yang kita belum rekapitulasi, belum dijumlahin semua totalnya," ujar Purbaya.

Baca juga: Benarkah Ijon Pajak Dipakai karena Setoran 2025 Seret? Ini Jawaban DJP

ADVERTISEMENT

Dia menyebutkan setiap tahun tak pernah ada kementerian yang 100% penyerapan anggaran. Paling banyak hanya 90%-an saja penyerapannya.

"Setiap tahun nggak pernah ada yang pernah 100% keserap. Kita asumsikan awal 99% keserap. Itu pun nanti ada yang kembalikan lagi," ujar Purbaya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto sempat menyampaikan dirinya mendapatkan laporan dari Purbaya tentang sejumlah instansi pemerintah yang lamban merealisasikan anggaran belanjanya. Hal ini membuat anggaran pemerintah tersisa masih cukup besar menjelang penutupan tahun 2025.

Hal tersebut disampaikan oleh Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Prabowo menilai, sejumlah kementerian/lembaga (KL) bergerak lamban.

"Saya dapat laporan dari Menkeu, sisa anggaran yang bisa kita hemat cukup besar dan di sana sini masih ada (Kementerian/Lembaga) yang kurang cepat bergerak," ujar Prabowo.

Prabowo mengatakan, terlalu banyak pihak yang menghambat pada peraturan. Padahal menurutnya, peraturan juga dibuat oleh manusia dan belum tentu menguntungkan rakyat.

"Kalau peraturan tidak menguntungkan bangsa dan rakyat, peraturan itu harus segera kita ubah," katanya.

(acd/acd)

风险提示:本文所述仅代表作者个人观点,不代表 Followme 的官方立场。Followme 不对内容的准确性、完整性或可靠性作出任何保证,对于基于该内容所采取的任何行为,不承担任何责任,除非另有书面明确说明。

喜欢的话,赞赏支持一下
回复 0

暂无评论,立马抢沙发

  • tradingContest