Prabowo Mau Tambah Dana Otsus Papua, Kasih Syarat Ini ke Pemda

Presiden Prabowo Subianto bakal memberikan tambahan Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus) ke Papua. Dana tersebut besarnya mencapai Rp 12 triliun pada 2025, namun jumlahnya turun jadi Rp 10 triliun saja tahun depan.

Prabowo disebut setuju dan berkomitmen akan menambah Dana Otsus Papua. Menurut Ketua Komite Eksekutif Percepatan Otonomi Khusus (Otsus) Papua Velix Wanggai, Dana Otsus akan ditambah minimal menjadi Rp 12 triliun seperti tahun ini.

"Bapak Presiden dalam kerangka anggaran ini memberikan juga komitmen tambahan di 2026 ini tentang kerangka Dana Otsus. Yang selama ini sekitar Rp 10 triliun, akan menjadi Rp 12 triliun untuk kembali lagi," beber Velix usai menerima arahan khusus dari Prabowo bersama Kepala Daerah Papua, di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (16/12/2025).

Velix menyebut, Prabowo menerapkan syarat khusus agar hal itu terjadi. Hal itu adalah pemerintah daerah diwajibkan untuk mengelola APBD dengan berkualitas, mengatasi kebocoran anggaran, dan melakukan penyerapan anggaran secara maksimal untuk kebutuhan masyarakat Papua.

"Tetapi pesan beliau adalah bagaimana bisa APBD yang berkualitas, jangan bocor, dan menyentuh kebutuhan orang asli Papua," sebut Velix.

Gubernur Papua Mathius Fakhiri menyambut baik komitmen Prabowo. Hal ini menurutnya dapat memicu pada kepala daerah, termasuk dirinya, untuk bekerja maksimal.

"Ini kami bersyukur dan tentunya ini memacu untuk kami semua para gubernur dan bupati untuk bekerja maksimal menghadirkan di Indonesia di Papua," sebut Matius di tempat yang sama.

Rp 61 T Berputar di Papua

Meski anggaran Dana Otsus diturunkan tahun depan menjadi hanya Rp 10 triliun. Pemerintah pusat mengklaim ada pergerakan ekonomi yang sudah dibuat di Papua senilai Rp 61 triliun.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan berbagai program pemerintah pusat akan menggerakkan ekonomi Papua senilai Rp 61 triliun. Hal ini bisa dirasakan pada 6 provinsi dan juga 42 kabupaten dan kota di Papua.

"Berbagai program di luar dana anggaran yang ada di Papua, 6 provinsi, 42 kabupaten/kota. Itu lebih dari 61 triliun ya tahun depan," ujar Tito dalam kesempatan yang sama.

Tito memaparkan program pemicu perputaran uang yang dibesut pemerintah di Papua bentuknya beragam, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), Desa Nelayan, kemudian ada program sekolah unggulan, sekolah terintegrasi, program pangan, dan lain sebagainya.