Jelang Tutup Tahun, 2 Wamenkeu Cek Percepatan Belanja Negara

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus memantau pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 di penghujung tahun. Hal ini untuk memastikan seluruh rencana program dapat dijalankan dengan baik.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bandung I dan KPPN Sumedang yang berada di bawah koordinasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Jawa Barat pada Senin (29/12).

"Pelaksanaan APBN 2025 yang sudah mendekati akhir tahun merupakan periode yang sangat penting. Kita memastikan seluruh rencana dalam APBN dapat dijalankan dan bukan hanya sekadar dijalankan, tetapi juga dengan tata kelola yang baik mulai dari proses administrasi, kontrak, hingga pelaporan," ujar Suahasil dalam keterangan tertulis, Selasa (30/12/2025).

Kunjungan Suahasil juga untuk memastikan persiapan pelaksanaan APBN 2026. Pengelolaan APBN di Jawa Barat diharapkan dapat tetap berfokus pada stabilitas makroekonomi serta pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

"Dalam hal ini Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat diharapkan dapat berperan tidak hanya dalam aspek administratif, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah daerah dan policy advisor berbasis data yang terintegrasi," ujar Suahasil.

Pada hari yang sama, Wamenkeu Thomas Djiwandono juga melakukan kunjungan kerja ke KPPN Jakarta III dan KPPN Jakarta VII dalam rangka monitoring langkah-langkah akhir tahun anggaran 2025. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya memastikan anggaran 2026 dapat terserap dengan baik.

Thomas mendorong pelaksanaan belanja pemerintah sejak awal tahun agar penyerapan anggaran berjalan optimal dan tepat waktu. Dalam konteks tersebut, DJPb diharapkan dapat berperan aktif mendampingi dan membantu satuan kerja agar pelaksanaan anggaran dapat berjalan sesuai ketentuan.

"Target pertumbuhan ekonomi ke depan menjadi landasan penting dalam mendukung agenda pertumbuhan ekonomi nasional menuju 8%. Oleh karena itu, percepatan penyaluran anggaran sesuai dengan tugas dan fungsi DJPb perlu terus diupayakan, sejalan dengan pelaksanaan program-program prioritas pemerintah," ucap Thomas.

Thomas juga mendorong adanya identifikasi peluang kolaborasi dalam program prioritas agar pelaksanaan anggaran dapat memberikan dampak yang lebih optimal.

"Kemenkeu menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pengelolaan APBN agar berjalan secara akuntabel, tepat waktu dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat," pungkas Thomas.