DEN Wanti-wanti Hal Ini Jika Insentif Kendaraan Listrik Disetop

Dewan Energi Nasional (DEN) menilai subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) akan meningkat seiring dengan menurunnya minat publik terhadap kendaraan listrik (electric vehicle/EV). Penurunan minat ini disebut akan terjadi jika pemerintah menghentikan Insentif bagi ekosistem kendaraan EV.

Anggota DEN, M. Kholid Syeirazi, menilai berhentinya insentif bagi ekosistem ini menjadi ujian berat bagi pasar EV Indonesia. Kondisi ini diperkirakan menekan penjualan kendaraan listrik di tingkat ritel.

Beberapa stimulus utama berakhir tahun ini, di antaranya pembebasan bea masuk mobil listrik berbasis baterai (battery electric vehicle/BEV) impor utuh (completely built up/CBU) hingga skema Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 10%.

"Hal tersebut berisiko menekan penjualan kendaraan listrik ditingkat ritel," kata Kholid dalam keterangan tertulis, Kamis (15/1/2026).

Penurunan penjualan disebut dapat berdampak langsung pada meningkatnya beban subsidi BBM mengingat sistem penyaluran subsidi di Indonesia masih bersifat terbuka. Menurutnya, distribusi subsidi perlu dilakukan secara tertutup agar lebih tetap sasaran.

"Seharusnya subsidi itu diberikan secara tertutup. Ada atau tidaknya EV, subsidi BBM kita memang belum tepat sasaran. Sistem terbuka pada penyalutan BBM sangat rawan moral hazard dan penyimpangan," jelasnya.

Kholid menilai, penghentian insentif berpotensi mengerek harga jual dan menurunkan minat konsumen yang sejak awal sangat sensitif terhadap harga. Pasalnya peran insentif sejauh ini menjadi pemanis yang mendorong konsumen beralih dari kendaraan berbahan bakar fosil.

"PPN itu salah satu demand booster penjualan. Insentif tersebut menjadi pemanis agar konsumen mau pindah dari ICE ke EV. Tanpa itu, kenaikan harga per unit bisa mencapai sekitar 15%," tuturnya.

Meski demikian, Kholid tak menampik rencana penghentian insentif ini adalah konsekuensi logis untuk menjaga ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penyesuaian tersebut dinilai penting untuk memberi ruang fiskal bagi berbagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Namun, Kholid mengingatkan pemerintah untuk tidak sepenuhnya melepas dukungan terhadap industri kendaraan EV. Pasalnya, terdapat ruang untuk mempertahankan sejumlah insentif, seperti pajak daerah yang rendah maupun stimulus nonfiskal seperti pembebasan dari kebijakan ganjil-genap.

Hingga kini, kata Kholid, pelaku industri otomotif dan calon konsumen masih mencermati dampak riil kenaikan harga di tingkat dealer terhadap penjualan nasional, khususnya pada kuartal pertama tahun ini.

"Yang ditunggu konsumen sebenarnya adalah insentif pengganti apa yang akan ditawarkan pemerintah. Jika PPN DTP dan relaksasi bea impor CBU dicabut, harapannya ada pada instrumen pajak lain. Selama pajaknya tetap rendah, itu masih bisa menjadi demand booster bagi pasar," pungkasnya.