Pemerintah Alokasikan Rp 93 M buat Pulihkan UMKM Terdampak Bencana Sumatera

Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menerima pagu anggaran sebesar Rp 546 miliar pada 2026. Dari total tersebut, dana sebesar Rp 93 miliar dialokasikan untuk memulihkan ekonomi UMKM terdampak bencana di Sumatera.

"Jadi ada kebijakan untuk mengkonsolidasikan anggaran dari Rp 546 miliar nanti akan dipersiapkan untuk mendukung pemulihan ekonomi saudara-saudara kita yang tertimpa bencana Sumatera yaitu Aceh, Sumut, dan Sumbar sebesar Rp 93 miliar," ujar Menteri UMKM Maman Abdurrahman saat rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (20/1/2026).

Maman mengakui bahwa memulihkan ekonomi di wilayah bencana tidak bisa dilakukan dalam kurun waktu sebentar. Berdasarkan pantauan langsung di lapangan, Maman prediksi proses pemulihan memakan waktu satu hingga dua tahun.

Saat ini, pihaknya telah meluncurkan Klinik UMKM Bangkit di tiga provinsi tersebut. Aceh menjadi fokus utama karena tingkat kerusakan yang paling parah. Setidaknya lima kabupaten di Aceh yang didirikan Klinik UMKM Bangkit, yaitu Banda Aceh, Pidi, Pidie Jaya, Aceh Utara, dan Aceh Tamiang.

Di Sumatera Utara, klinik tersebut dibangun di dua kabupaten, Tapanuli Tengah dan Kota Medan. Di Sumatera Barat hanya dibangun klinik di Kota Padang.

"Kenapa dari jumlah ini yang paling banyak Aceh? Ya tentunya kita sudah sama-sama tahu karena memang dari tingkat keterparahan ataupun yang paling kena dampak itu adalah di Aceh. Nomor dua adalah Sumatra Utara. Memang kalau dilihat dari recovery-nya Sumatera Barat lewatnya bisa lebih cepat recovery-nya, maka dari itu kami hanya buat di satu saja, yaitu di Kota Padang," jelas ia.

Rincian Sisa Anggaran

Dengan begitu, anggaran yang digunakan Kementerian UMKM sebesar Rp 453 miliar. Anggaran itu akan digunakan untuk belanja pegawai sebanyak Rp 116, operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana sebanyak Rp 85 miliar, non-operasional sebanyak Rp 216 miliar, Lembaga Layanan Pemasaran (LLP) UMKM sebanyak Rp 35 miliar.

Anggaran untuk non operasional ini digunakan untuk mendukung program nasional Rp 166 miliar kegiatan strategis kementerian Rp 50 miliar. Kementerian UMKM juga menetapkan 8 program strategis nasional, yakni Sapa UMKM, Kartu Usaha UMKM, Holding UMKM, keterlibatan UMKM di MBG, Kemitraan dan Hilirisasi, Perluasan Akses Pembiayaan, Entrepreneur Hub, dan Transformasi Usaha.