Pasardana.id - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menegaskan bahwa pemerintah akan terlibat langsung restrukturisasi utang Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh.
Usai menyambangi Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan bertemu langsung dengan Menkeu Purbaya, pria yang akrab disapa AHY ini menyampaikan, bahwa proses restukturisasi dilakukan untuk menjaga keberlanjutan proyek.
Menurut AHY, proses ini masih berjalan dan pemerintah akan berhati-hati dalam mengambil keputusan sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto.
“Mohon bersabar karena memang kami juga terus mencari solusi [utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung] yang terbaik,” ucap AHY.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menegaskan keterbilatan pemerintah diperlukan agar tidak muncul risiko keuangan yang dalam, mengingat KCJB memiliki nilai ekonomi strategis dalam meningkatkan konektivitas dan mobilitas.
“Namun tentu kita terlebih dahulu harus fokus pada restrukturisasi keuangan. Karena ini juga berkaitan dengan pihak Tiongkok dan keamanan fiskal dari perusahaan-perusahaan yang ada di proyek tersebut,” lanjut dia.
Untuk itu, sambung dia, pemerintah juga menyiapkan pengembangan kereta cepat hingga Surabaya. Hanya saja, kata AHY, rencana tersebut akan disiapkan dengan lebih matang berdasarkan pengalaman KCJB.
“Pak Presiden sendiri sudah menyampaikan kepada kita semua untuk mengembangkan konsep bukan hanya Jakarta-Bandung, tapi juga hingga Jawa Timur, hingga Surabaya,” kata AHY.
Untuk mendukung rencana tersebut, pemerintah tengah menyiapkan pembentukan Komite Nasional Kereta Cepat yang akan melibatkan banyak kementerian.
Kemenko Infrastruktur akan berperan sebagai koordinator, dengan Kementerian Keuangan menjadi salah satu aktor kunci terkait pendanaan.
“Yang perlu dipastikan terlebih dahulu adalah ya anggarannya, pendanaannya,” ujarnya
Untuk itu, pembahasan restrukturisasi KCJB merupakan salah satu agenda strategis yang didiskusikannya bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Adapun agenda lain yang dibahas seperti menyangkut rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat serta perlindungan Pantai Utara Jawa (Pantura).
AHY menjelaskan, setelah dibentuk Badan Otorita Perlindungan Pantura Jawa, pemerintah terus menyempurnakan konsep proteksi yang mencakup wilayah Jakarta, Semarang, dan Demak wilayah yang paling terdampak banjir rob dan penurunan muka tanah.
暂无评论，立马抢沙发