Pesan Prabowo dan Janji Sikat Pelaku Goreng Saham-Perbaiki Bursa

Bursa saham sempat babak belur yang ditandai ambruknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Kondisi tersebut membuat beberapa pejabat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mundur.

Pemerintah pun menggelar rapat koordinasi keuangan di Wisma Danantara pada Sabtu malam (31/1/2026).

Usai rapat, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan dua pesan penting Presiden Prabowo Subianto demi menenangkan para investor.

Pertama, fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah gonjang-ganjing ekonomi global.

"Pesan bapak presiden untuk pasar modal, pesan beliau saya kutip kepada para investor domestik mitra internasional dan seluruh rakyat Indonesia, fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat dan tangguh," ujar Airlangga di Wisma Danantara.

Kedua, pemerintah akan berdiri teguh untuk mendorong pengelolaan pasar keuangan. Pemerintah juga berkomitmen menjaga iklim investasi tetap berkelas dunia.

"Pemerintah berdiri teguh di belakang pasar keuangan kita dan kami berkomitmen kepada iklim investasi yang transparan adil dan berkelas dunia," lanjut Airlangga.

Janji Hukum Pelaku Goreng Saham

Airlangga juga menegaskan pemerintah tidak mentolerir aksi spekulatif dan manipulasi harga saham yang merusak pasar modal atau biasa disebut goreng saham. Hal ini dikarenakan mencederai kredibilitas dan integritas pasar modal nasional.

"Terkait penerbitan praktik spekulatif yang merusak pasar, pemerintah tidak mentolerir, sekali lagi pemerintah tidak mentolerir praktik manipulatif share pricing atau saham gorengan manipulatif yang merugikan investor dan merusak kredibilitas dan integritas pasar modal di Indonesia," tegas Airlangga.

Airlangga menambahkan, penegakan aturan akan dilakukan secara tegas. Bursa Efek Indonesia (BEI) dan OJK akan menggandeng aparat penegak hukum disebut akan mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti melanggar aturan.

"Terkait penegakan aturan dan sanksi hukum Bursa Efek Indonesia bersama aparat penegak hukum akan melakukan tindakan tegas terhadap siapapun pihak yang bertentangan dengan peraturan bursa, POJK UU sektor keuangan yang berlaku," ujar Airlangga.

"Pemerintah akan mendukung penuh proses hukum agar berjalan sesuai dengan aturan," tambahnya.

Janji Perbaiki Bursa Saham

Di tempat yang sama, Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner sementara OJK Friderica Widyasari Dewi menegaskan akan mempercepat reformasi Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal ini menyusul gejolak pasar modal yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

Ia mengatakan reformasi tersebut mencakup perbaikan kualitas emiten dan saham yang diperdagangkan, peningkatan literasi pasar modal, hingga penguatan perlindungan investor, khususnya investor ritel.

Selain itu, OJK juga menegaskan pentingnya penegakan hukum yang tegas dan konsisten.

"Kami juga akan terus meningkatkan likuiditas dan pendalaman pasar melalui kebijakan peningkatan minimal free float 15%, optimalisasi peran liquidity provider, serta peningkatan peran investor institusional khususnya asuransi dana pensiun yang dimiliki oleh pemerintah melalui peningkatan batas maximal investasi di instrumen saham dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian tata kelola dan governance," ujar perempuan yang biasa disapa Kiki ini di Wisma Danantara, Jakarta, Sabtu (31/1/2026).

Kiki mengatakan pihaknya akan memperluasnya aktivitas bank umum di pasar modal melalui rencana revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Dari sisi transparansi, OJK akan memperkuat kewajiban keterbukaan informasi, termasuk transparansi pemegang saham melalui pengungkapan ultimate beneficial ownership (UBO), afiliasi, serta penguatan due diligence dan quality assurance oleh perusahaan efek.

Pengawasan dan penegakan hukum juga akan diperketat. OJK menyatakan akan segera memulai penyelidikan secara masif terhadap praktik penggorengan saham dan manipulasi pasar, sebagaimana ditekankan pemerintah.

Selanjutnya, Kiki mengatakan OJK akan melakukan penguatan government dalam dan mengurangi konflik kepentingan diantaranya melalui demutualiasi bursa.

"Kemudian pada penanganan kasus besar dengan penegakan hukum yang memberikan efek jera serta penguatan pengawasan market termasuk kepada para influencer," terang Kiki.